Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ten tang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah
dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Penghitungan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa
Bab III Penetapan Rincian ADD, BPHD dan BHRD
Bab IV Tahapan dan Mekanisme Penyaluran ADD, BPHD dan BHRD
Bab V Prioritas Penggunaan ADD, BPHD dan BHRD
Bab VI Pelaporan ADD, BHD, dan BHRD
Bab VII Sanksi
BAb VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan keuangan dapat berjalan
lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu
mengatur tata cara penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
pertanggung jawaban keuangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 86 Tahun 2014 dicabut.
290 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penya.kit
Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kepada Rumah
Sakit Umum Daerah dalam pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu, perlu memberikan jasa
pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima
imbalan jasa pelayanan dan menentukan remunerasi,
insentif serta penghargaan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan; bahwa agar pembagian jasa pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu dapat berjalan lancar, tertib,
tetap sasaran, dan efisien maka perlu mengatur
pembagian jasa pelayanan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2020
tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang perlu ditinjau kembali karena
sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang tentang
Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian jasa pelayanan untuk pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2020 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 109 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur kembali
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah;
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur kembali
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang
Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,
perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi
atau kabupaten/kota basil penyederhanaan struktur
organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Perangkat Daerah
Bab III Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas dan Fungsi
Bab V Kelompok Jabatan Fungsional
Bab VI Tata Kerja
Bab VII Kepegawaian
Bab VIII Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 dicabut.
66 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 109 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat
(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020;;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jumlah Desa
Bab III Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa
Bab IV Penetapan Rincian Dana Desa
Bab V mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa
Bab VI Prioritas Penggunaan Dana Desa
Bab VII Pemantauan dan Evaluasi
Bab VIII Penyusunan Laporan dan Penyampaian Laporan Dana Desa
Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dan Sub
Kegiatan Pembentukan Badan U saha Milik Petani
melalui Perubahan Anggaran Belanja Daerah dapat
terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat
dicukupi dengan dana Uang Persediaan pada Dinas
Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang
Tahun 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana
Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Pembentukan
Badan U saha Milik Petani pada Dinas Pertanian,
Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 106 Tahun 2021 ten tang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022,
disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang
harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Sub Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Pembentukan
Badan Usaha Milik Petani pada Dinas Pertanian,
Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, rincian penggunaan, waktu penggunaan dan tata cara pengembalian sisa dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dan Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 110 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Angkutan Gratis bagi Pelajar Sekolah di Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil
ABSTRAK:
bahwa pelajar merupakan kader pemimpin bangsa,
maka perlu mendapatkan perhatian , dukungan dan
fasilitas dalam proses menuntut ilmu, salah satunya
melal ui penyediaan saran a moda transportasi baik
pada waktu berangkat maupun pulang sekolah; bahwa dalam rangka menekan angka putus sekolah
terutama yang disebabkan oleh keterbatasan sarana
moda transportasi dan untuk menjamin keselamatan
pelajar didaerah perbatasan dan daerah terpencil
dalam mencapai lokasi sekolah, perlu menyediakan
angkutan gratis bagi pelajar; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, angkutan penumpang umum dengan tarif
kelas ekonomi pada trayek tertentu seperti trayek
angkutan perkotaan dan perdesaan khusus untuk
pelajar dapat diberi subsidi; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun
2019 ten tang Penyediaan Angkutan Gratis Bagi
Pelajar Miskin sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan perekonomian, situasi dan kondisi yang
berkembang saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyediaan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah
Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tarif
Bab III Wilayah Penyediaan dan Rute Trayek
Bab IV Waktu Penyediaan
Bab V Tata Cara Penyediaan
Bab VI Tata Cara Pembayaran
Bab VII Fasilititas Pendukung
Bab VIII Monitoring dan Pengawasan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2019 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 110 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan
wisatawan di Kabupaten Semarang, perlu dilaksanakan
kegiatan atraksi wisata di Daya Tarik Wisata Kabupaten
Semarang; bahwa untuk mencukupi kebutuhan pembayaran belanja
jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan (atraksi wisata)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak dapat
terlaksana dengan pembiayaan dana Uang Persediaan
ataupun Ganti Uang, perlu ditetapkan penggunaan dana
Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota di Dinas Pariwsata Tahun Anggaran
2022; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 106 Tahun 2021 ten tang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan
bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus
mertdapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota di Dinas Pariwsata Tahun Anggaran
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, rincian penggunaan, waktu penggunaan dan tata cara pengembalian sisa dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 110 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Semarang No. 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Semarang, perlu mengatur kembali
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Daerah; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,
perubahan organisasi pada instansi daerah provinsi
atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur
organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Perangkat Daerah
Bab III Kedudukan
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Bab VII Unit Pelaksana Teknis Dinas
Bab VIII Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Organisasi Bersifat Fungsional
Bab IX Kelompok Jabatan Fungsional
Bab XI Tata Kerja
Bab XII Kepegawaian
Bab IX Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Bab XV Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 dicabut.
275 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 111 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada
intinya disebutkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan
orang dalam trayek angkutan perkotaan dan perdesaan
dilakukan/ ditetapkan oleh Bupati; bahwa tarif yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Pedesaan
dan Perkotaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten
Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kenaikan
harga bahan bakar minyak dan nilai inflasi sekarang ini,
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Penumpang Kelas Ekonomi Untuk
Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Semarang baik untuk warga maupun untuk pelajar/mahasiswa serta untuk jaring trayek dengan kondisi khusus/kondisi geografis yang medannya berat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2016 dicabut.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
