PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar
ABSTRAK:
Dalam Kehidupan perekonomian nasional semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi baik usaha kecil, menengah maupun besar, oleh karenanya perlu dibangun oleh Pemerintah Daerah agar kekuatan ekonomi yang besar tidak mematikan kekuatan ekonomi yang kecil, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.27 Tahun 1983; PP No.10 Tahun 1986; PP No.44 Tahun 1997; PP No.32 Tahun 1998; PERPRES No.112 Tahun 2007; PERMENDAG No.70/M-DAG/PER/12/2013; PERMENDAGRI No.41 Tahun 2012; PERDA No.9 Tahun 2013 dan PERDA No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar Desa, Pedagang Kaki Lima, Kemitraan Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2017.
15 Hlm, Penjelasan: 3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2018/ No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, Perlu dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Langkat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.36 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.32 Tahun 1996; PERPRES No.77 Tahun 2015; PERMENKES No.1045/MENKES/PER/XI/2006; PERMENKES No.340/MENKES/PER/III/2010; PERMENKES No.75 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017 dan PERDAKAB LANGKAT No.06 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
22 Hlm, Lampiran: 2
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi maka masyarakat harus berdomisili paling kurang satu tahun sebelum mendaftar bagi calon kepala desa, maka untuk mengujudkan kelancaran pencalonan, pemilihan, pengangkatan Kepala Desa maka perlu diubah peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014; PERDA No. 6 Tahun 2015
Perubahan kedua atas Pemilihan Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan regulasi tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap tahun anggarannya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK/07/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Azas dan prinsip, Sumber dan pengalokasian ADD, Arah penggunaan ADD, Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, Penyaluran ADD, Informasi rencana ADD, Pelaporan ADD, Sanksi dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian ADD Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD. 2018/ No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi serta memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja dalam mendapatkan jaminan kesehatan nasional dan meningkatkan kepesertaan penyelenggara jaminan sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.86 Tahun 2013; PERPRES No.12 Tahun 2013 dan PERDA No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran Kepesertaan, Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu; Pelaksana Pemberian Pelayanan Publik Tertentu, Sanksi Administratif, Hubungan Kerja Sama dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada huruf E angka 10, menyatakan Pemerintah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 7 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; Uu No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tauhun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2000; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2021; PERDA KAB. LANGKAT No. 6 Tahun 2020; PERBUP KAB. LANGKAT No. 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan yang diubah adalah Ketentuan dalam Pasal , Lampiran I, II dan V, kemudian diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 3A
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2018/ No.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ditinjau dari segi Organisasi Perangkat Daerahnya sehingga perlu direvisi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.27 Tahun 2012; PERMEN LH No.15 Tahun 2010; PERMEN LH No.16 Tahun 2012; PERMEN LH No.8 Tahun 2013; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.52 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, susunan keanggotaan, tugas Komisi Penilai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Pertanian
ABSTRAK:
Untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pemerintah, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberi kepastian hukum
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 28 Tahun 2012; PERKAANRI No. 1 Tahun 2013; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 61; PERBUP No. 11 Tahun 2018
Mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pemerintah, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberi kepastian hukum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2018/ No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016 dan PERDA LANGKAT No.4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Panitia Pengisian BPD; Penetapan Jumlah Anggota BPD Setiap Desa; Pendaftaran Calon Anggota BPD; Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota BPD; Mekanisme Pengisian Staf Administrasi BPD; Tunjangan Kinerja BPD; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
29 Hlm, Lampiran: 22
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
