Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 34 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2018

Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Konawe

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

anak dan perempuan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 223

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan; bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok rentan mengalami kekerasan dimana segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sehingga perlu perlindungan hukum untuk melindungi harga diri dan martabatnya serta menjamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi; bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Konawe menunjukan angka yang cukup tinggi dan terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan; bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi; bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Konawe perlu didukung kelembagaan dan peraturan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Konawe;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 29 Tahun 1959, UU No 4 Tahun 1979, UU No 7 Tahun 1984, UU No 39 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2002, UU No 23 Tahun 2004, UU Nio 13 Tahun 2006, UU No 21 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 31 Tahun 2014, UU No 35 Tahun 2014, PP No 4 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Bentuk-Bentuk Kekerasan; Hak-Hak Korban; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelengaraan Perlindungan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2018

Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Konawe

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUB NOMOR 9 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial kesehatan bagi Pemberi Kerja dan Pekeija yang melakukan p>ekerjaan baik di dalam maupun di luar, maka diperlukan Jaminan Sosuil Kesehatan melalui kepesertaan Program Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; b. bahwa pemerintah daerah berweriang lidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada I'eniberi Kerja dan Pekeija sebagaimana dimaksud dalam ke'tentuan Pasal 8 ayat (v3)Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratir KepadaPemberi Kerja Selain Penvelenggara Negara dan vSeliap Orang, vSelain Pcmlicr-i Kerja, i'ckerja, dan F'enerimaBantuan Iuran Dalam I'enyelenggaraan Jaminan Sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu oleh meiintah Kabupaten Konawe;
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1070 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambalian Ixmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nornor 7 Tahnn 1981 tentang Wajib l.apor Kesehatan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem laminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(XI4 Nomor 150, Tambahan Lernbar.m Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentamg Pembcntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang HadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran lUegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiari Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Reraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (I inbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor- 39, Tamt)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 474 I ) ; 14. Peratur-an Pemerintah Nomor 50 Tahirn 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daraah (Ixrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan [ycmbaran Negara Republik Indor-resia Nomor 4761); 15 Peraturan Pemerintah Nornor 85 Tahun 2013 tentang Tala Cara lluhungari Antar- Leintragir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Ixnnbaran Negara Republik Indonesia Tahnn 2013 Nomor 2.10, Tambahan Drmbaran Negam Republik Indonesia Nomor 5473); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahnn 2013 tentang, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratil Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminaan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnn 2013 Nornor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 lumtang Perubahan atas Peratnran Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ; 18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertarin Program Jaminan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 12/MEN/Vl/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukura Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraiuran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Sususan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (D-mbaran Daerali Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III TUJUAN BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAB V KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 40 Tahun 2018

Perlindungan Anak Berbasis Sekolah di Kabupaten Konawe

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS SEKOLAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 289

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Berbasis Sekolah di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan; b. bahwa anak merupakan kelompok rentan mengalami kekerasan dimana segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sehingga perlu perlindungan hukum untuk melindungi harga diri dan martabatnya serta menjamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi; c. bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Konawe menunjukan angka yang cukup tinggi dan terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan; d. bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Konawe perlu didukung kelembagaan dan peraturan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita {Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659); 10. Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III BENTUK-BENTUK KEKERASAN BAB IV HAK-HAK KORBAN BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

Desa

Download :
PERBUB NOMOR 5 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 254

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih meningkatan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa perlu adanya dukungan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe; b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati Konawe; c. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 di proyeksikan sebesar 10 % (10 persen) dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 ) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahim 2014 TentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 TentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 17. Peraturan Menteri D a l a m N e g e r i R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor .... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor....);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI DANA DESA BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAB V MEKNISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018

Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2018

Download :
PERBUB NOMOR 4 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 253

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1/MK.7/201B tanggal 8 Januari 2018 tentang Penyampaian Pokok-Pokok Materi PMK No. 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Penyampaian Pokok-Pokok Materi PMK No. 225/PMK.07/2017tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50/PMK.07/2017, Penyampaian Pokok-Pokok Materi PMK No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dan Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi TA 2018, maka perlu adanya perbaikan dan penyusaian rincian dana desa desa tahun anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten KonaweTahun Anggaran 2018;
1. Undang -undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomo 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan 5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belarya Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo ) 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.07 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 211 ); 22. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S - 1/MK.7/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penyampaian Pokok- Pokok Materi PMK No. 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Penyampaian Pokok-Pokok Materi PMK No. 225/PMK.07/2017tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50/PMK.07/2017, Penyampaian Pokok-Pokok Materi PMK No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dan Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi TA 2018; 23. Peraturan Konawe Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2018 BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 39 Tahun 2018

Analisis Standar Belanja

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

ANALISIS STANDAR BELANJA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 288

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD perlu menyusun Analisis Standar Belanja (ASB).; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. I I . Di Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan dan seterusnya Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhit dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 146); 8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk hukum daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KOMPONEN ASB BAB IV JENIS ASB BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2018

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
PERBUB NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 259

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5494); terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB VI PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKASI BAB VII PENGAWASAN BAB VIII SANKSI BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 35 Tahun 2018

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 284

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proporsional; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penegelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah melalui persetujuan DPRD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174); 13. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 16. Peraturan Bupati Konawe Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan hari Kerja dan J u m l a h Kerja Pegawai negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe; dan 17. Surat edaran Pj. Bupati Konawe Nomor ; 800 / 425 /
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP BAB IV KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP BAB V TATA CARA PENILAIAN BAB VI BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 50 Tahun 2018

Perubahan Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PEDOMAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 299

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Daerah, Kepala Derah menetapkan daftar penerima dan besaran hibah serta bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam aturan pelaksanaannya; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada penerima hibah perlu dibuat daftar penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2018; c. bahwa untuk memenuhi ketentuian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pembahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 11. Peraturan Pemerintali Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemenntah No. 58 Tahim 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 97); dan 21. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 247).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2018

Retribusi Jasa Kepelabuhan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUB NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 271

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan mengikat bagi semua warga masyarakat terutama bagi warga yang memiliki kapal dan menggunakan tempat pendaratan kapal; b. bahwa untuk mengefektipkan pelaksanaannya dilapangan diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan baik dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan pemilik, maupun dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 103): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737): 9. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5070); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161): 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman pengelolaan Keuangan daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Perhubungan Rebublik Indonesia Nomor :PM 51 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan laut; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017); 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang retribusi penyeberangan diatas air; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101); 19. Peraturan daerah Kab. Konawe No. 3 Thn 2012 Tentang Jasa Pelabuhanan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V JENIS DAN TARIF ATAS RETRIBUSI JASA KE PELABUHANAN BAB VI PENYETORAN RETRIBUSI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT