Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2018

Retribusi Jasa Kepelabuhan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V JENIS DAN TARIF ATAS RETRIBUSI JASA KE PELABUHANAN BAB VI PENYETORAN RETRIBUSI

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

02 Juli 2018

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 271

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 206 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 271

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan mengikat bagi semua warga masyarakat terutama bagi warga yang memiliki kapal dan menggunakan tempat pendaratan kapal; b. bahwa untuk mengefektipkan pelaksanaannya dilapangan diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan baik dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan pemilik, maupun dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 103): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737): 9. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5070); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161): 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman pengelolaan Keuangan daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Perhubungan Rebublik Indonesia Nomor :PM 51 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan laut; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017); 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang retribusi penyeberangan diatas air; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101); 19. Peraturan daerah Kab. Konawe No. 3 Thn 2012 Tentang Jasa Pelabuhanan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V JENIS DAN TARIF ATAS RETRIBUSI JASA KE PELABUHANAN BAB VI PENYETORAN RETRIBUSI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521