Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2018

Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III TUJUAN BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAB V KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Konawe

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

29 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

29 Maret 2018

Tanggal Berlaku

29 Maret 2018

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 187 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB NOMOR 9 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial kesehatan bagi Pemberi Kerja dan Pekeija yang melakukan p>ekerjaan baik di dalam maupun di luar, maka diperlukan Jaminan Sosuil Kesehatan melalui kepesertaan Program Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; b. bahwa pemerintah daerah berweriang lidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada I'eniberi Kerja dan Pekeija sebagaimana dimaksud dalam ke'tentuan Pasal 8 ayat (v3)Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratir KepadaPemberi Kerja Selain Penvelenggara Negara dan vSeliap Orang, vSelain Pcmlicr-i Kerja, i'ckerja, dan F'enerimaBantuan Iuran Dalam I'enyelenggaraan Jaminan Sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu oleh meiintah Kabupaten Konawe;
1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1070 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambalian Ixmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nornor 7 Tahnn 1981 tentang Wajib l.apor Kesehatan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem laminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(XI4 Nomor 150, Tambahan Lernbar.m Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentamg Pembcntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang HadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran lUegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiari Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Reraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (I inbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor- 39, Tamt)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 474 I ) ; 14. Peratur-an Pemerintah Nomor 50 Tahirn 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daraah (Ixrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan [ycmbaran Negara Republik Indor-resia Nomor 4761); 15 Peraturan Pemerintah Nornor 85 Tahun 2013 tentang Tala Cara lluhungari Antar- Leintragir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Ixnnbaran Negara Republik Indonesia Tahnn 2013 Nomor 2.10, Tambahan Drmbaran Negam Republik Indonesia Nomor 5473); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahnn 2013 tentang, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratil Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminaan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnn 2013 Nornor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 lumtang Perubahan atas Peratnran Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ; 18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertarin Program Jaminan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per- 12/MEN/Vl/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukura Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraiuran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Sususan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (D-mbaran Daerali Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III TUJUAN BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAB V KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2018

Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT