Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015, perlu pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh
UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun
2017; PERMEN-DPDTT Nomor 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 10 Tahun 2011; PERDA TUBABA Nomor 15 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, pembentukan panitia, penetapan jumlah anggota BPT dan penetapan wilayah pemilihan, mekanisme pengisian anggota BPT, pengisian anggota BPT, pemilihan langsung, penjaringan dan penyaringan, peresmian anggota BPT, kelembagaan BPT, mekanisme pengisian staf administrasi BPT, pemberhentian anggota BPT, pemberhentian sementara, larangan anggota BPT, pengisian anggota BPT antarwaktu, fungsi dan tugas BPT, hak, kewajiban dan wewenang BPT, peraturan tata tertib BPT, mekanisme penyelesaian masalah pengisian anggota BPT, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM TULANG BAWANG BARAT SENI DAN BUDAYA
ABSTRAK:
Kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang
memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli daerah yang merupakan pengetahuan tradisional yang memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan; upaya memelihara dan melestarikan
kesenian di daerah, dilakukan dengan cara mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang kebudayaan yang inspiratif melalui pendidikan dan pelatihan seni dan budaya pada masyarakat, khususnya dalam bidang seni teater, musik, film, tari dan seni rupa di Kabupaten Tulang Bawang Barat; pendidikan dan pelatihan seni dan budaya diterapkan sebagai media untuk pemberdayaan diri dan terlibat aktif dalam pemajuan kebudayaan yang tertuang dalam suatu wadah program Tulang Bawang Barat Seni dan Budaya
UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 33 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 11 Tahun 2010; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 tahun 2014; UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 5 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PERPES Nomor 78 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2007; PERMENDAGRI Negeri Nomor 42 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2013; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 7 tahun 2017; PERDA TUBABA Nomor 9 Tahun 2017; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, prinsip pengelolaan program, pelaksanaan program, petunjuk teknis pelaksanaan, tim pelaksanaan program, pendanaan program, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, dan ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu meliputi yustisi, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi; guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah, maka diperlukan suatu upaya perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan serta pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan
UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 16 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2017; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 7 tahun 2017; PERBUP TUBABA Nomor 78 Tahun 2016
Pencabutan peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 78 Tahun 2016
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistem dan
Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah namun dalam perkembanganya perlu dilakukan penyesuaian sehingga harus dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.50 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP RI No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.55 Tahun 2008; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.6 Tahun 2017; Perbup Tulang Bawang Barat No.12 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
Untuk optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu ditunjang dengan biaya perjalanan dinas yang memadai; pemberian biaya perjalanan dinas tersebut untuk pemenuhan kebutuhan operasioanal biaya perjalanan dinas bagi APIP yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjaga integritas APIP
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan KEMENPAN-RB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan KEMENPAN-RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008; Peraturan KEMENPAN-RB Nomor 15 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2017; PERDA Nomor 6 Tahun 2016; PERBUP Nomor 43 Tahun 2016; PERBUP Nomor 33 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kegiatan pengawasan, tim pengawasan, hari penugasan, petunjuk teknis pengawasan, biaya pengawasan, pembayaran dan pemotongan biaya pengawasan, tata cara pelaksanaan tugas pengawasan dan pertanggungjawaban, dan ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN JIWA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur tentang kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.53 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No.6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, pembinaan jiwa korps ASN, nilai-nilai dasar bagi ASN, kode etik aparatur sipil negara, sanksi dan tindakan administratif, penegakan kode etik, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu fungsi koordinasi para asisten sekretariat daerah; telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, akan tetapi dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan peninjauan kembali fungsi koordinasi para asisten sekretariat daerah
UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2016; PERBUP TUBABA Nomor 6 Tahun 2017
Perubahan atas peraturan Bupati Tulang Bawang Barat nomor 6 tahun 2017 tentang fungsi koordinasi para asisten sekretariat daerah terhadap perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2019
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja-pendidikan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM TENAGA GURU PENGGERAK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat diperlukan langkah-langkah pemerataan, peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan kepada peserta didik di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat; tenaga pendidik yang ada saat ini kurang optimal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik perlu adanya Tenaga Guru Penggerak; agar dalam pelaksanaanya berjalan secara tertib administrasi dan tertib anggaran di pandang perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang Tenaga Guru Penggerak
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 74 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PEMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDIKBUD Nomor 65 Tahun 2013; PERMENDIKBUD Nomor 67 Tahun 2013; PERMENDIKBUD Nomor 68 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010; PERDA TUBABA Nomor 4 Tahun 2011; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2013; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 7 tahun 2017; PERDA TUBABA Nomor 9 Tahun 2017; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2018; PERBUP TUBABA Nomor 58 Tahun 2016; PERBUP TUBABA Nomor 10 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, prinsip dasar program guru penggerak, status dan kedudukan, manajemen tenaga guru penggerak, cuti, tim pelaksana, pengadaan dan evaluasi, pelaksanaan dan waktu kerja program tenaga guru penggerak, pedoman pelaksanaan program tenaga guru penggerak, pendanaan program tenaga guru penggerak, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, dan ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK:
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang; sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah; pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan, perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan
UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 4 Tahun 1988; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PERPRES Nomor 87 Tahun 2014; PERMEN-PR Nomor 14/PERMEN/M/2007; PERMEN-PR Nomor 1/PRT/M/2018; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 1 Tahun 2014; PERDA TUBABA Nomor 11 Tahun 2014; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pemanfaatan fisik bangunan rusunawa, kepenghunian, administrasi keuangan dan pemasaran, kelembagaan, pengembangan bangunan, dan sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIDIKAN BERKARAKTER
ABSTRAK:
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap peserta didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat
UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 50 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 74 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PERMENDIKBUD Nomor 65 Tahun 2013; PERMENDIKBUD Nomor 66 Tahun 2013; PERMENDIKBUD Nomor 68 Tahun 2013; PERMENDIKBUD Nomor 81 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2013; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2016; PERDA TUBABA Nomor 7 tahun 2017; PERDA TUBABA Nomor 9 Tahun 2017; PERDA TUBABA Nomor 6 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, prinsip dan ruang lingkup, nilai dasar pendidikan berkarakter, jadwal sekolah dan kegiatan setelah sekolah, pakaian seragam sekolah, pengalaman nilai agama, membawa makanan/minuman ke sekolah, kewajiban menabung, larangan merokok, keterampilan kecakapan hidup, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, sanksi, dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
