Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kab. Solok Tahun 2019 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di kab. Solok perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2014, PP no. 39 Tahun 2004, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 57 Tahun 2014, Perpres No. 87 Tahun 2017, Permendikbud No. 50 Tahun 2007, Permendikbud No. 15 Tahun 2010, Permendikbud No. 36 Tahun 2014, Permendikbud No. 119 Tahun 2014, Permendikbud No. 17 Tahun 2017, Permendikbud No. 30 Tahun 2017
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Manajemen Pendidikan
3. Kurikulum
4. Pendidik dan Tenaga Pendidikan
5. Perizinan Pendidikan
6. Bahasa dan Sastra
7. Kerjasama Satuan Pendidikan
8. Peran Serta Masyarakat
9. Pembinaan dan Pengawasan
10. Pembiayaan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
60 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja serta kesejahteraan pegawai ASN di lingkungan Pemkab. Solok, sehingga perlu dimotivasi berupa penghargaan dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan.
UU No. 12 tahun 1956, UU No. 5. Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepmendagri No. 061-5449 Tahun 2019, Perda kab. Solok No. 3 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Sasaran
3. Penilaian Kinerja
4. Ketentuan Pemberian dan Pengurangan TPP ASN
5. Tim Pengendali
6. Ketentuan Lain-Lain
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
15 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok No. 02 Tahun 2013
pelimpahan kewenangan-perizinan dan non perizinan-kepala dinas pmptsp-tenaga kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraannya di Kabupaten Solok telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6941/SI tanggal 17 Juli 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah dan evaluasi terkait kewenangan perizinan dan non perizinan pada Pemerintah Daerah yang belum dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta adanya perkembangan regulasi di bidang perizinan dan non perizinan, terhadap Peraturan Bupati sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini memuat III Bab; 12 Pasal, dan XV Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1-Pasal 3; Bab II Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 4-Pasal 10; Bab III Ketentuan Penutup Pasal 11-Pasal 12.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi DPMPTSPNAKER dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Solok.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
151 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perkembangan keadaan dan perubahan peraturan yang berlaku mengenai retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanpa penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pengujian kemdaraan bermotor, retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif retribusi. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi jasa umum diperlukan perubahan pengaturan mengenai retribusi jasa umum di Kabupaten Solok
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2004
Beberapa ketentuan dalam Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (LD Kab. Solok Tahun 2011 No. 8, Tambahan LD Kab. Solok No. 47) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2011 (LD Kab. Solok Tahun 2014 No. 4, Tambahan LD Kab. Solok No. 57) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah, angka 17 dihapus, serta diantara angka 25 dan angka 26 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 25a.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k.
3.Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dihapus.
4.Ketentuan Pasal 5 diubah.
5.Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
6.Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
7.Ketentuan BAB V dihapus.
8.Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
9.Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah.
10.Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XIIA.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
42 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu menetapkan Perda tentang Lambang Daerah
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 77 Tahun 2007
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Jenis Lambang Daerah
3. Desain dan Arti Lambang Daerah
4. Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah
5. Peran Serta Masyarakat
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
31 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok No. 33 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang Kab. Solok TA 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Perbup Kab. Solok No. 33 Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda Kab. Solok No. 3 Tahun 2017, Perbup Solok No. 46 Tahun 2012, Perbup Solok No. 33 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Perbup Solok No. 33 Tahun 2018, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah
2. mengubah lampiran X tentang standarisasi harga bahan bangunan kebutuhan Pemda Kab. Solok Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2022
PERBUP Kab. Solok No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tamabahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Ketenagakerjaan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan PEmerintah Kabupaten Solok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, maka perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
bahwa .berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan, yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan-.keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017.
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATURSIPIL NEGARA 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. MEKANISME PENETAPAN TPP ASN
3. SASARAN DAN KRITERI APEMBERIAN TPP
4. PEMBERIANDAN PENGURANGAN TPP ASN
5. KETENTUAN LAIN-LAIN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
31 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
