Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 723 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah

Download file:

Perda 4 tahun 2004.PDF

pendidikan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2004/15 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

Bahwa Untuk Memberikan Landasan Hukum Yang Tegas Dan Jelas Dalam Rangka Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah Agar Lebih Berdayaguna Dengan Tujuan Agar Pengelolaan Dilakukan Secara Tertib Sehigga Dapat Dimanfaatkan Secara Optimal Dan Dapat Membantu Meringankan Beban Finansial Orang Tua Mahasiswa Kalimantan Tengah.
UU. No 21 Tahun 1958; UU. No 8 Tahun 1974; UU. No 22 Tahun 1999; UU. No 43 Tahun 1999; UU. No 30 Tahun 1980; PP No. 30 Tahun 1980.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGELOLAAN ASRAMA; BAB III SYARAT - SYARAT PENGHUNI ASRAMA; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA; BAB V TATA TERTIB ASRAMA; BAB VI SANKSI ADIMISTRATIF; BAB VII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2004.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2003

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 3 tahun 2004.PDF

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2004

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 2 tahun 2004.PDF

retribusi

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2004/5 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan pasal 2 a ayat (1) huruf a, Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, bahwa hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30% (Tiga puluh Persen)
UU. Nomor 21 Tahun 1958; UU. Nomor 17 Tahun 1997; UU. Nomor 18 Tahun 1997; UU. Nomor 19 Tahun;
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2004.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2004

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perda 1 tahun 2004.PDF

Pemerintahan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/4 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

A. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 2 A Ayat (1) Huruf A Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bahwa Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diserahkan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Paling Sedikit 30%.
UU No.21 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2004.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003...BALIAN PENGUNGSI.pdf

kebijakan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Menciptakan Suasana Kehidupan Di Kabupaten Kapuas Yang Damai, Aman Dan Demokratis Sebagaimana Filosofi 'Huma Betang Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Perlu Dilakukan Penyelenggaraan Penduduk Dampak Konflik Etnik Di Kabupaten Kapuas; B. Bahwa Musyawarah Rakyat Kabupaten Kapuas Tanggal 9 Sampai Dengan 10 Mei 2001 Dan Konggres Rakyat Kalimantan Tengah Yang Diselengarakan Pada Tanggal 4 Sampai Dengan 7 Juni 2001 Di Palangka Raya Serta Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah Pada Tanggal 22 Agustus 2001 Di Ketapang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur, Yang Merupakan Sumber Aspirasi Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Perlu Disikapi Dan Ditindak Lanjuti Pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 1992 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEBIJAKAN DAERAH BAB III : TAHAP PENGEMBALIAN BAB IV : PERSYARATAN PENGEMBALIAN BAB V : PROSES PENGEMBALIAN BAB VI : KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BAB VII : PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VIII : LAPORAN BAB IX : SANKSI BAB X : KETENTUAN LAIN LAIN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2003.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 9 tahun 2003.PDF

APBD

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2003/32 Seri A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
Undang-undang R.I Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang R.I Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang R.I Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang R.I Nomor 34 Tahun 2000;Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2000;
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 berjumlah Rp.503.100.000.000,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2003.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda 8 tahun 2003.PDF

PEMBANGUNAN

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2003/28 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengarahkan pembanguanan di Propinsi Kalimantan Tengah dengan Memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang Wilayah b. bahvva dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun I 960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINKUP; BAB III ASAS, TUJUAN, DAN STRATEGI; BAB IV STRUKTUR POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH; BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG; BAB VI PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH; BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT; BAB VIII PENYIDIKAN; BAB IX KETENTUAN PIDANA; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2003.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkai 1 Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah dinyatakan Tidak Berlaku.
38 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 7 tahun 2003.PDF

APBD

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/23 Seri A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 maka perlu diadakan perubahan Anggaran Daerah ; b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 2.1 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp.435.000.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 46.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 481.000.000.000,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2003.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penjualan Dan Pengunaan Air Raksa (Hg)

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Download file:

Perda 6 tahun 2003.PDF

Konsumen

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2003/18 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjualan Dan Pengunaan Air Raksa (Hg)

ABSTRAK:

a. bahwa dengan makin meningkatnya penggunaan air raksa (Hg) baik untuk keperluan industri maupun pertambangan rakyat, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia/hewan/tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari dan mengurangi resiko akibat penggunaan air raksa, maka penjualan dan penggunaannya perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyaluran air raksa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu mengatur penjualan dan penggunaan air raksa (Hg) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II DISTRIBUTOR DAN PENJUALAN AIR RAKSA; BAB III KEWAJIBAN DAN PELAPORAN; BAB IV LARANGAN PENJUALAN AIR RAKSA; BAB V PENGGUNAAN AIR RAKSA; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PIDANA; BAB IX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2003.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau Lahan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perda 5 tahun 2003.PDF

Kehutanan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/17 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau Lahan

ABSTRAK:

a. bahwa kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, balk berasal dan lokasi maupun dari luar lokasi usaha dan atau kegiatan; b. bahwa kebakaran hutan dan atau lahan telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Proplnsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pencegahan Dan Pemadaman Kebakaran Hutan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
Undang-undang Nomor 21 Tahun1958 ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN; BAB III KEWENANGAN; BAB IV PENGAWASAN; BAB V PELAPORAN; BAB VI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT; BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PIDANA; BAB IX GANTI RUGI DAN SANKSI ADIMISTRASI; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2003.
Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pencegahan Dan Pemadaman Kebekaran Hutan, dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT