Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2003

Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEBIJAKAN DAERAH BAB III : TAHAP PENGEMBALIAN BAB IV : PERSYARATAN PENGEMBALIAN BAB V : PROSES PENGEMBALIAN BAB VI : KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BAB VII : PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VIII : LAPORAN BAB IX : SANKSI BAB X : KETENTUAN LAIN LAIN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

26 Juli 2003

Tanggal Pengundangan

26 Juli 2003

Tanggal Berlaku

26 Juli 2003

Sumber

LD.2003/3

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 595 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENGEMBALIAN PENGUNGSI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kebijakan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik
ABSTRAK:	A. Bahwa Untuk Menciptakan Suasana Kehidupan Di Kabupaten Kapuas Yang Damai, Aman Dan Demokratis Sebagaimana Filosofi 'Huma Betang Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Perlu Dilakukan Penyelenggaraan Penduduk Dampak Konflik Etnik Di Kabupaten Kapuas; B. Bahwa Musyawarah Rakyat Kabupaten Kapuas Tanggal 9 Sampai Dengan 10 Mei 2001 Dan Konggres Rakyat Kalimantan Tengah Yang Diselengarakan Pada Tanggal 4 Sampai Dengan 7 Juni 2001 Di Palangka Raya Serta Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah Pada Tanggal 22 Agustus 2001 Di Ketapang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur, Yang Merupakan Sumber Aspirasi Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Perlu Disikapi Dan Ditindak Lanjuti Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 1992 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEBIJAKAN DAERAH BAB III : TAHAP PENGEMBALIAN BAB IV : PERSYARATAN PENGEMBALIAN BAB V : PROSES PENGEMBALIAN BAB VI : KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BAB VII : PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VIII : LAPORAN BAB IX : SANKSI BAB X : KETENTUAN LAIN LAIN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2003. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2003

Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsi Dampak Konflik Etnik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT