Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.40 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU
No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55
Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun
2007; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.1
Tahun 2014; PERDAKAB KEP ARU No. 30 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan
Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam ranga meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tertib administrasi, perlu dilaksanakan pengelolaan kearsipan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, perlu mengatur Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kebijakan kearsipan, organisasi kearsipan, penyelenggaraan tata kearsipan, dan kode klasifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 125 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini ditur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Ahli Bupati
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati perlu didukung dengan Tenaga Ahli Bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu. Untuk menjamin kompetensi dan keahlian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud perlu disusun pedoman tentang Pengangkatan, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Tenaga Ahli. Guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan dan penunjukan tenaga ahli, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tentang tenaga ahli bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penyeberangan pada Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan penyeberangan Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi, perlu ditetapkan besaran tarif angkutan penyeberangan. Tarif angkutan penyeberangan pada Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi, Kabupaten Kepulauan Aru perlu ditentukan sebagai upaya mengatasi permasalahan transportasi di Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyeberangan di Air perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019; Keputusan Menteri Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP.4978/AJ.204/DRDJ/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif angkutan penyeberangan pada Lintas Dobo-Lamerang, Dobo-Serwatu, Dobo-Marlasi dan Dobo-Koijabi, Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Lampiran 5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2018/NO. 45, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu
diatur Pedoman tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107
ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Pedoman tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/ PMK. 03/2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Unang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP PERPU No. 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturna Bupati ini,maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang semua Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.6/2017, TLD 2017, LL SETDA KEP. ARU : 8 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2015
PEMBERIAN INSENTIF - TENAGA MEDIS – PARAMEDIS – RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis dan Paramedis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
156/Menkes/SK/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga, Medis dan
Paramedis Dalam Rangka Penugasan Khusus/ di puskesmas di Daerah
Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.
Pasal 18 ayat
(6) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun
2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004;
UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU
No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1996; PP No. 56
Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERMENKES
No.1575/Menkes/Per/XI/2005; PERMENKES No.949/Menkes/Per/VIII/2007;
PERMENKES No.1231/Menkes/Per/XI/2007; PERMENDAGRI No.21 Tahun
2011; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.30 Tahun
2014.
Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberian Insentif Bagi Tenaga
Medis dan Paramedis pada rumah Sakit Umum daerah Cendrawasih
Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menetapkan batasan istilah yang
digunakan dalam pengaturannya. Insentif adalah tambahan penghasilan di
luar gaji tetap sebagai pendorong gairah kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2018/NO. 6, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
kepada Camat.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangKa memperlancar pelaksanaan
kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
diatur dalam Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mendelegasikan
wewenang pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
kepada Camat. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang
Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat sudah
tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu
dilakukan perubahan dan diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
kepada Camat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian
Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
kepada Camat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
Lampiran 6 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
