Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 404 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Ketapang No. 10 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Download file:

PERDA-NOMOR-8-TAHUN-2016-...N-PERANGKAT-DESA.pdf

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD NO.8, LL KAB. KETAPANG: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 27 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 83 Tahun 2015, dan Permendagri No 84 Tahun 2015
Dalam Perda ini diatur: Ketentuan Umum, antara lain pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Camat, Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai: Perangkat Desa; Staf Unsur Perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Larangan Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut; Penghasilan Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Ketentuan Penutup dalam Perda ini menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 3 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Ketapang No. 1 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Download file:

perda-nomor-7-tahun-2016-ttg-IMB.pdf

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. KETAPANG: 20 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah, dapat dipungut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, Permendagri No.32 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentangketentuan umum; Nama Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip dan Saran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Cara Penghitungan dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Penguranagan dan Keringanan Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Keberatan; Pengembangan Kelebihan Pembayaran; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Pengawasan dan Pemeriksaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 16 halaman dan 4 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD

Download file:

perda-nomor-6-tahun-2016-...ban-APBD-TA-2015.pdf

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6, LL KAB. KETAPANG: 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 1985, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014;
Dalam Perda ini diatur tentang pertanggungjawab pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 dalam 10 pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA-Nomor-5-Tahun-2016-... KEKAYAAN DAERAH.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5, TLD NO.5, LL KAB. KETAPANG: 17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 Tahun 1981, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 1983, PP No 69 Tahun 2010, PP No 65 Tahun 2012, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 17 Tahun 2007, Perda Kabupaten Ketapang No 8 Tahun 2002, dan Perda Kabupaten Ketapang No 2 Tahun 2009
Dalam Perda ini diatur perubahan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 2 (dua) angka dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 31, tentang pengertian Laboratorium Daerah Pengujian, Nilai Jual Objek Pajak; b. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 ayat yang menyatakan Laboratorium dan/atau peralatannya meliputi pemakaian pelayanan Pengujian dan penggunaan peralatan yang dikelola oleh Laboratorium bersangkutan. c. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diubah, huruf A, huruf B angka 4, angka 5 dan angka 7 diubah dan ditambah huruf D dan huruf E

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 12 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Abstrak

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA-Nomor-4-Tahun-2016-...NJANGAN IZIN TKA.pdf

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4, TLD NO.4, LL KAB. KETAPANG: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 8 Tahun 1981, UU No 13 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 69 Tahun 2010, PP No 65 Tahun 2012, PP No 97 Tahun 2012, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permennakertrans No 16 Tahun 2015, Perda Kabupaten Ketapang No 8 Tahun 2002, Perda Kabupaten Ketapang No 11 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Ketapang No 2 Tahun 2009
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Kepala Dinas, Badan, Perizinan Tertentu, Retribusi, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing, Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, Kas Umum Daerah, Tarif Pembayaran, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Pemeriksaan, Penyidikan Tindak Pidana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Ketentuan mengenai : Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Pengurangan dan Keringanan Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan; Kedaluarsa Penagihan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengawasan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Abstrak

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA-Nomor-3-Tahun-2016-...AHAN LIMBAH CARI.pdf

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. KETAPANG: 22 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair

ABSTRAK:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan dalam bentuk Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, dan PP No 27 Tahun 2012
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Kantor Lingkungan Hidup, Limbah Cair, Baku Mutu Limbah Cair, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Tenaga Teknis, Tim Peneliti, Izin Pembuangan Limbah Cair, Industri, Pejabat yang ditunjuk, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kas Umum Daerah, Badan, Orang Pribadi, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Jasa Umum, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Benda Berharga, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Kadaluwarsa, Pembukuan, Pemeriksaan, dan Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi; Ketentuan Izin Pembuangan Limbah Cair; Bentuk dan Masa Berlakunya Izin; Penggolongan Pembuangan Limbah Cair; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Pengendalian dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Nomor 2 tahun 2016 ttg pilkades.pdf

PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 112 Tahun 2014, dan Permendagri No 80 Tahun 2015
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Bupati, Camat, Kecamatan, Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Panjaringan, Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih, Penjabat Kepala Desa, Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar pemilih tambahan daftar pemilih, Daftar pemilih tetap, Kampanye pemilihan, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, Saksi, Tempat Pemunggutan Suara, dan Tim pelaksana kampanye; Ketentuan mengenai : Jenis Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Serentak; Penyelesaian Sengketa; Pelantikan; Kepala Desa/Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa; Pembiayaan; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Penjabat Kepala Desa; Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Dalam Perda ini ditetapkan Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan ,Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA-NO-1-TAHUN-2016-TTG... TAHUN 2005-2025.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.1, LL KAB. KETAPANG: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 8 Tahun 1995, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, UU No 8 Tahun 2008, UU No 54 Tahun 2010, Perda Provinsi Kalbar No 7 Tahun 2008, Perda Provisi Kalbar No 10 Tahun 2014; dan Perda Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2015
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Ketapang, Visi, Misi, Strategis, dan Arah Kebijakan; Ketentuan mengenai Program Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang; Pengendalian dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 4 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 12 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat

Abstrak

APBD BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA-Nomor-12-Tahun-2015... JAMKRIDA KALBAR.pdf

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2015/NO.12, TLD NO.12, LL KAB. KETAPANG: 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 8 Tahun 1995, UU No 1 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007, UU No 40 Tahun 2007, UU No 20 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 50 Tahun 2005, PP No 50 Tahun 2007, PP No 1 Tahun 2008, dan Perda Provinsi Kalbar No 7 Tahun 2012;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Modal, Penyertaan modal (investasi) daerah, Deviden, Investasi Jangka Panjang, dan Kas Umum Daerah; Ketentuan mengenai: Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal Daerah; Bagian Laba; Pengelolaan dan Penatausahaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Penarikan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
5 halaman dan 3 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 11 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Bangunan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Ketapang No. 10 Tahun 2021 tentang BANGUNAN GEDUNG

Download file:

PERDA-Nomor-11-Tahun-2015...-BANGUNAN GEDUNG.pdf

BANGUNAN GEDUNG

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2015/NO.11, TLD NO.11, LL KAB. KETAPANG: 104 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, merupakan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 15 Tahun 1985, UU No 4 Tahun 1997, UU No 18 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2002, UU No 26 Tahun 2007, UU No 18 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2010, UU No 1 tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 36 Tahun 2005, PP No 26 Tahun 2008, PP No 15 Tahun 2010, PP No 27 Tahun 2012, Permendagri No 32 Tahun 2010, dan Perda Provinsi Kalbar No 3 Tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bangunan gedung, Bangunan gedung adat, Penyelenggaraan bangunan gedung, Penyelenggara bangunan gedunng, Mendirikan bangunan gedung, Mengubah bangunan gedung, Membongkar bangunan gedung, Izin Mendirian bangunan gedung; Garis sempadan bangunan gedung; Pengawas, Rencana Tata Ruang Kabupaten Ketapang, Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Ketapang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Tim Ahli bangunan gedung; Peraturan Zonasi, dan Koefisien Dasar Bangunan; Ketentuan mengenai Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Fungsi dan Kalsifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Tim Ahli Bangunan Gedung; Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Pembinaan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
50 halaman dan 27 halaman penjelasan

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT