Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6, LL KAB.KETAPANG: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Keanggotaan; Persyaratan Anggota; Penetapan Anggota BPD; Pengesahan Penetapan Anggota; Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang; Hak, Kewajiban Dan Larangan; Pemberhentian; Penggantian Antar Waktu; Pembubaran; Sekretariat Dan Alat Kelengkapan Lainnya; Rapat - Rapat; Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja; Tata Cara Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat; Hubungan Kerja; Keuangan Dan Administrasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2007.
13 Halaman Peraturan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.5, LL KAB.KETAPANG: 11 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Perangkat Desa; Pengangkatan Sekretaris Desa; Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya; Pemberhentian Perangkat Desa; Biaya Pengangkatan Perangkat Desa; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2007.
11 Halaman Peraturan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2007/NO.4, LL KAB.KETAPANG: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pemilihan; Masa Persiapan; Tahap Pelaksanaan; Masa Jabatan; Sanksi Pelanggaran; Pembiayaan; Pemberhentian; Penjabat Kepala Desa; Tindakan Penyidikan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2007.
16 Halaman Peraturan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3, LL KAB.KETAPANG: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai Desa di Kabupaten Ketapang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kewenangan Desa; Penyelenggara Pemerintahan Desa; Pemerintah Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Hubungan Kerja; Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2007.
10 Halaman Peraturan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2000/NO.4, LL KAB.KETAPANG: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang retribusi Ijin Peruntukan penggunaan Tanah
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan menteri dalam negeri nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi propinsi dan kabupaten, maka retribusi izin peruntukan penggunaan tanah merupakan jenis retribusi kabupaten
Undang-undang nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang nomor 4 Tahun 1982; Undang-undang nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang nomor 18 tahun 1997; Undang-undang nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993; Peraturan Menteri Agraria/Kepala BAN Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor I Tahun 1988
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Objek Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Cara Penghitungan Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kedaluarsa Penagihan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2000.
14 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Lembaga Kemasyarakatan kelurahan; Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Karang taruna; Pos Pelayanan terpadu; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Hubungan Kerja; Sumber Pendanaan; pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
20 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Ketapang
Pasal 18 ayat (6) undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 ;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, tujuan dan Prinsip; Ruang Lingkup; Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Bentuk Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi; Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi; Tim Verifikasi dan Penilaian; Pelaporan dan Evaluasi; Pembinaan dan pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.
15 halaman peraturan dan 22 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Dalarn Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur pedoman pengelolaan pelayanan infonnasi dan dokumentasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; PPID; KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PPID; Kelengkapan PLID; Mekanisme pemohon Informasi dan Dokumentasi; Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
19 halaman peraturan dan 30 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2025
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
peraturan ini mengatur ketentuan umum; Penetapan dan ruang lingkup RUPMK; Evaluasi; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
7 halaman peraturan dan 39 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Kegiatan Consulting pada Inspektorat Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses ta.tz- kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pemerintah Daerah perlu menerapkan layanan pemberian saran sesuai standar yang berlaku sebagai alternatif penyelesaian permasalahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
5 halaman peraturan dan 11 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
