Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 29
Tahun 2005;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA;
BAB III
KODE ETIK ASN;
BAB IV
KODE ETIK KHUSUS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH;
BAB VI
MAJELIS KODE ETIK;
BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA;
BAB VIII
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK;
BAB IX
REHABILITASI;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2016
PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/269
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas perlu membuat Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
3 Tahun 2008 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2013 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
4 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2014 ;
BAB I
KENTENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PENYELENGGARAAN SAKIP;
BAB IV
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sebagai
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV
ORGANISASI;
BAB V
KEPEGAWAIAN;
BAB VI
PEMBIAYAAN;
BAB VII
ALAMAT DOMAIN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2016.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Kabupaten Gunung Mas (Berita
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor
215), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu
untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional dan global secara
berarah dan berkesinambungan dengan pemberian
beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang
berasal dari Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002;
Undang Undang Nomor 20 tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
4 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
5 Tahun 2012 ;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun
2013;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Beasiswa Bagi
Mahasiswa Daerah Berprestasi (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 260)
diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Beasiswa Bagi
Mahasiswa Daerah Berprestasi (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 260)
diubah;
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan
Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup,
tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi
menjadi kewajiban orang tua, Pemerintah Daerah, serta
masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya untuk
mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang makmur
dan sejahtera;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN;
BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK;
BAB V
PENGUATAN KELEMBAGAAN;
BAB VI
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN;
BAB VII
PENGADUAN;
BAB VIII
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM;
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI;
BAB X
PEMBIAYAAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Uang Makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, Pemerintah Daerah dapat memberikan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah;
bahwa anggaran untuk pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diusulkan dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran berkenaan melalui DPA masing-masing SKPD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32
Tahun 2015; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014
Bab I Ketentuan; Bab II Pemberian dan Pembayaran Uang Makan Bagi PNS; Bab III Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan PNS; Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas No. 17 Tahun 2016
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 yang berbunyi Kepala Daerah Selaku Kepala
Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
kewenangan menetapkan kebijakan tentang
Pelaksanaan APBD;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS;
BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS;
BAB IV
PENGGOLONGAN;
BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERJALANAN DINAS;
BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB VII
PERJALANAN DINAS PINDAH;
BAB VIII
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH;
BAB IX
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB X
PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB XI
PENGENDALIAN INTERNAL;
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
a. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2013 Nomor 257); dan
b. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 265),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016/263
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun
2008 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12
Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun
2014;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB III
BIAYA;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
a) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 250);
b) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014
Nomor 269); dan
c) Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 137 Tahun 2015
tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi
Keuangan, Aset dan Penggajian PNS dan CPNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN ;
BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA;
BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA;
BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI;
BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM ORGANISASI PENGADAAN;
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
47 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/
2015 ;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
2 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2013;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;
BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;
BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
BAB V
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
BAB VI
PELAKSANAAN KEUANGAN DESA;
BAB VII
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA;
BAB VIII
PENGGUNAAN ADD DAN DANA DESA;
BAB IX
TIM VERIFIKASI, EVALUASI ANGGARAN
DAN KEUANGAN DESA;
BAB X
PERSYARATAN PENYALURAN;
BAB XI
KETENTUAN DAN MEKANISME PENYALURAN;
BAB XII
TAHAP PENYALURAN;
BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
ADD DAN DANA DESA;
BAB XV
PELAPORAN;
BAB XVI
SANKSI DAN PENGHARGAAN BAGI PEMERINTAH DESA;
BAB XVII
APLIKASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA;
BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT;
BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
Nomor 245), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
80 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
