Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan barang milik daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No.51 Tahun 2008 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.27 Tahun 2014 ;6.PP No.84 Tahun 2014 ;7.PMDN No. 19 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.pejabat pengelolaan barang milik daerah
;4.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;5.pengadaan;6.penggunaan
;7.pemanfaatan;8.pengamanan dan pemeliharan;9.penilaian;10.pemindahtanganan
;11.pemusnahaan;12.penghapusan;13.penatahusaan;14.pembinanaan,pengawasan,dan pengendalian;15.pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum daerah;16.barang milik daerah berupa rumah negara;17.ganti rugi dan sanksi
;18.ketentuan lain lain;19.ketentuan peralihan;20.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
51 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan pasal 19 ayat (3) peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum , perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum;
1.Pasal 18 (6) UUD 1945;2.UU No. 51 TAHUN 2008;3.UU No.16 TAHUN 2011
;4.UU No. 23 tahun 2014;5.PP No. 42 tahun 2013;6.PMK dan HAM RI No.10 tahun 2015
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup bantuan hukum;3.bantuan hukum secara litigasi
;4.bantuan hukum secara nonlitigasi;5.pelaksanaan bantuan hukum;6.anggaran bantuan hukum;7.pengawasan;8.pendanaan;9.larangan;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
20 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 5 Tahun 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Tahun anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) UU No,23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang APBD tahun 2018;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No. 17 tahun 2003;3.UU No. 1 tahun 2004;4.UU No.15 tahun 2004;5.UU No.33 tahun 2004;6.UU No.51 tahun 2008;7.UU No.28 tahun 2009;8.UU No.23 tahun 2014;9.PP No.23 tahun 2005;10.PP No.58 tahun 2005;11.PP No.8 tahun 2006;12.PP No.8 tahun 2008;13.PP No.71 tahun 2010;14.PP No.2 tahun 2012;15.PP No.27 tahun 2014;16.PP No. 18 tahun 2017;17.PP No. 107 tahun 2017
;18.PMDN No. 13 tahun 2006;19.PMDN No.61 tahun 2007;20.PMDN No.32 tahun 2011
;21.PMDN No. 19 tahun 2016;22.PMDN No. 33 tahun 2017;23.Perda Kota Tangsel No. 7 tahun 2010;24.Perda Kota Tangsel No.12 tahun 2011;25.Perda Kota Tangsel No. 6 tahun 2012;26.Perda Kota Tangsel No. 9 tahun 2014;27.Perda Kota Tangsel No. 8 tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
16 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2017
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1.pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004 ;6.UU No.51 Tahun 2008 ;7.UU No.28 Tahun 2009 ;8.UU No.23 Tahun 2014 ;9.PP No.58 Tahun 2005 ;10.PP No.55 Tahun 2005 ;11.PP No.8 Tahun 2008 ;12.PP No.71 Tahun 2010 ;13.PP No.2 Tahun 2012;14.PP No.27 Tahun 2014
;15.PP No.18 Tahun 2016 ;16.PP No.18 Tahun 2017 ;17.PP No.86 Tahun 2017 ;18.PMDN No.32 Tahun 2011;19.PMDN No.64 Tahun 2013;20.PMDN No.31 Tahun 2016;21.PMDN No.19 Tahun 2016;22.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2017 ;23.Perda Kota Tangsel No.7 Tahun 2010;24.Perda Kota Tangsel No.12 Tahun 2011
;25.Perda Kota Tangsel No.6 Tahun 2012;26.Perda Kota Tangsel No.9 Tahun 2014;27.Perda Kota Tangsel No.8 Tahun 2016
;28.Perda Kota Tangsel No.11 Tahun 2016;29.Perda Kota Tangsel No.2 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
20 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
a.bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b.bahwa ketentuan perizinan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dirasakan membatasi upaya ekstensifikasi pajak daerah sehingga keberadaannya perlu ditinjau kembali;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.51 Tahun 2008;3.UU No.28 Tahun 2009
;4.UU No.12 Tahun 2011 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;7.Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010
terdapat dalam pasl 30, pasal 35, pasal 59, pasal 109
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 2 Tahun 2017
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004 ;6.UU No.51 Tahun 2008 ;7.UU No.28 Tahun 2009 ;8.UU No.23 Tahun 2014 ;9.PP No.55 Tahun 2005 ;10.PP No.58 Tahun 2005 ;11.PP No.23 Tahun 2005 ;12.PP No.8 Tahun 2006 ;13.PP No.71 Tahun 2010 ;14.PP No.2 Tahun 2012 ;15.PP No.27 Tahun 2014 ;16.PD Kota.Tangsel No.12 Tahun 2011;17.PD Kota.Tangsel No.1 Tahun 2016;18.PD Kota.Tangsel No. 7 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sepanjang mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 peraturan pemerintah no. 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, perlu menetapkan peraturan daerah kota tanggerang selatan tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD ;
1.pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.51 tahun 2008;3.UU No. 23 tahun 2014
;4.PP No. 18 tahun 2017;5.PMDN Mp. 62 tahun 2017
1.ketentuan umum;2.penghasilan, tunjangan kesejahteraan , dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD;3.belanja penunjang kegiatan DPRD;4.pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;5.ketentuan lain lain;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 34 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi Dinas Sosial dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota,maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PerMen No 14 Tahun 2016; PERDA Kota Tangerang Selatan No 5 Tahun 2016; PERDA No 8 Tahun 2016; PERWAL Tangerang Selatan No 65 Tahun 2016
Peraturan Ini Memuat; 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat; 3. 3 Bidang; 4. 2 Subbagian; 5. 8 Seksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
22 halaman, 1 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok,Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugs pokok,fungsi dan tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah,Sehingga Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PerKep BNPB No 01 Tahun 2008; PERDA Kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2016; PERWAL Tangerang Selatan No 34 Tahun 2011
Peraturan ini memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Walikota; 4. Sekretaris Daerah; 5. Perangkat Daerah; 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 7. Kepala Badan; 8. Kepala Pelaksana; 9. Sekretaris; 10. Kelompok Jabatan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
23 halaman, 1 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok,Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa tugas pokok,fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok,Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok,fungsi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit,sehingga Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaskud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU NO 51 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 77 Tahun 2015; PERDA Kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2016; PERWAL Tangerang Selatan No 31 Tahun 2011
Peraturan ini memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Walikota; 4. Sekretaris Daerah; 5. Perangkat Daerah; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Rumah Sakit; 8. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan; 9. Jabatan Fungsional; 9a. Pemangku Jabatan; 10. Uraian Tugas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
32 halaman, 1 lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
