PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 
TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,	
Menimbang	:	a.	bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;	
		b.	bahwa ketentuan perizinan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dirasakan membatasi upaya ekstensifikasi pajak daerah sehingga keberadaannya perlu ditinjau kembali; 	
		c.	bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis pajak hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek pajak hiburan;	
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;	
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
		2.	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia      Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);	
		3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	
		4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	
		5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
			
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80           Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	
		7.	Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7);	
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota tangerang selatan
dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.	

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7), diubah sebagai berikut:	
1.	Ketentuan Pasal 7 dihapus.	
2.	Penjelasan Pasal 10 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 10.	
3.	Ketentuan Pasal 20 dihapus.	
4.	Penjelasan Pasal 23 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 23.	
5.	Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1)	Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)	Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.	tontonan film;
b.	pagelaran kesenian, musik, dan tari; 
c.	pagelaran busana;
d.	kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
e.	pameran;
f.	permainan bilyar dan bowling;
g.	pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
h.	diskotik, klab malam, dan sejenisnya; 
i.	sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga, dan pusat kebugaran (fitness center);
j.	permainan ketangkasan;
k.	panti pijat dengan fasilitas mandi uap/spa; dan
l.	panti pijat, tanpa fasilitas mandi uap/spa dan refleksi.
(3)	Tidak termasuk Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.	
6.	Ketentuan Pasal 33 dihapus.	
7.	Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
a.	tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen).
b.	pagelaran:
1.	pagelaran kesenian, musik dan tari meliputi:
a)	pagelaran kesenian, musik dan tari berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
b)	pagelaran kesenian, musik dan tari berkelas nasional sebesar 5% (lima persen); dan
c)	pagelaran kesenian, musik dan tari berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
2.	pagelaran busana meliputi:
a)	pagelaran busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
b)	pagelaran busana berkelas nasional sebesar 5% (lima   persen); dan
c)	pagelaran busana berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
c.	penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya meliputi:
1.	kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen);
2.	kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya berkelas nasional sebesar 5% (lima persen); dan
3.	kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
d.	penyelenggraan pameran meliputi:
1.	pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen); dan
2.	pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen).
e.	permainan bilyar dan bowling yang menggunakan AC (Air Conditioner) sebesar 10% (sepuluh persen) dan permainan bilyar dan bowling yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) sebesar 5% (lima persen). 
f.	pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
g.	diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen). 
h.	karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen). 
i.	sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga dan pusat kebugaran (fitness center) meliputi:
1.	sirkus, akrobat, sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2.	sirkus, akrobat, sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen);
3.	pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
4.	pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
5.	pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen); dan
6.	pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen).
j.	permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
k.	panti pijat dengan fasilitas mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
l.	panti pijat tanpa fasilitas mandi uap/spa dan refleksi sebesar 20% (dua puluh persen).	
8.	Penjelasan Pasal 36 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 36.
9.	Ketentuan Pasal 46 dihapus.
10.	Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
a.	penggunaan tenaga listrik dari sumber lain:
1.	sebesar 0% (nol persen) untuk daya listrik 450 VA;
2.	sebesar 3% (tiga persen) untuk daya listrik 900 VA sampai dengan 1.300 VA;
3.	sebesar 6% (enam persen) untuk daya listrik 2.200 VA ke atas; dan
4.	sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam.
b.	penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). 	
11.	Ketentuan Pasal 70 dihapus.
12.	Penjelasan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 73.	
13.	Ketentuan Pasal 83 dihapus.	
14.	Ketentuan Pasal 96 dihapus.
15.	Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 109
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut: 
a.	sebesar 0% (nol persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b.	sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP Rp.200.000.001,00 (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu  milyar rupiah);
c.	sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp.1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
d.	sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP Rp.5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
e.	sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
16.	Penjelasan Pasal 117 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 117.	

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

		Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 17 Oktober 20175	
		WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
Ttd 

AIRIN RACHMI DIANY	
Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 17 Oktober 20175 			
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd

MUHAMAD			

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3 	
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN: (1,8/2017)