Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Pedagang dan Pasar Tradisional
ABSTRAK:
bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Industri;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
Keputusan Menteri Kesehatan No 519/ Menkes/ SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
penataan, pembinaan, pengawasan dan pemberian izin usaha perdagangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
26
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan,
ketenangan masyarakat serta untuk menertibkan pengelolaan
dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Izin
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009; Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor
404/ KPTS/ OT.210/ 6/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/ Kpts-II/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24
tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Izin
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010
Nomor 24) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Izin
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010
Nomor 24) diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cuti Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
hwa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat
berjalan tertib, disiplin dan efisiensi kerja dipandang perlu
diatur ketentuan mengenai cuti bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 83 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA;
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
24 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018
bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah Pasal 3 ayat (4), Pajak Restoran merupakan jenis
Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan
perhitungan oleh Wajib Pajak. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, terjadi perubahan
nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK;
BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF, PENGHITUNGAN
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK;
BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK;
BAB V
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN
SAAT PAJAK TERUTANG;
BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK;
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK ;
BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING;
BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ;
BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN ;
BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN;
BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS;
BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN ;
BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN ;
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2010
tentang Pajak Re storan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2010) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
22 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
perubahan mengenai besaran angggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan edaran Menteii
Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018,
penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah
Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh
Kabupaten / Kota pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, jenis belanja modal harus dirinci ke
dalam objek dan rincian objek belanja berkenaan. Untuk kebutuhan pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai pada beberapa SKPD perlu
dilakukan pergeseran anggaran gaji dan tunjangan
pegawai antar rincian objek dalam objek belanja
berkenaan pada anggaran belanja tidak langsung
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun
2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 45) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 45) diubah
83 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis Pajak kabupaten/ kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penvelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Nama, objek dan subjek pajak;
2. Dasar pengenaan tarif, perhitungan dan wilayah pemungutan;
3. Surat tagihan pajak;
4. Tata cara pembayaran dan penagihan;
5. Keberatan dan banding;
6. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
7. Pengembalian kelebihan pembayaran;
8. kedaluwarsa penagihan;
9. Ketentuan khusus;
10. Pengendalian dan pengawasan;
11. Ketentuan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Pangkalan Bun Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pemerataan akses dan
peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah
kabupaten perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis yang
memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan
program pendidikan non formal. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
dang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun
2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor
12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ALIH FUNGSI SATUAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS ;
BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SKB SATUAN PNF SEJENIS ;
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI ;
BAB V
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ;
BAB VI
PEMBIAYAAN SATUAN PNF SEJENIS ;
BAB VII
PEMBINAAN ;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:
a. Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2016 tentang
Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupeten
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2016 Nomor 31);
b. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/ 14/ORG
Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018,
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah daerah beserta pergeseran pagu
kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu
dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
ABSTRAK:
: bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
dan untuk menyesuaikan biaya pelayanan persampahan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
7 tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 5)
diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 5)
diubah
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
