Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Bangunan Air, Log Pond Dan Dokumen Kapal
Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
ABSTRAK:
bahwa transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menunjang pembangunan karena keberadaannya mampu menembus/mencapai daerah-daerah terpencil (pedalaman) yang mana angkutan lain tidak/ belum mampu menjangkaunya. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna menunjang pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada
masyarakat penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi angkutan sungai dan danau yang lebih berhasil guna serta berdaya guna adalah merupakan salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam rangka untuk menentukan kebijakan pembangunan sebagai daerah otonom.
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992; Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.117/M/70; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.86/AL.403/Phb-85; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.13 Tahun 1988; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun 1997.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;
BAB III
KETENTUAN PERIJINAN;
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;
BAB VII
SURAT PENDAFTARAN;
BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI;
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN;
BAB XIII
K E B E R A T A N;
BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XVII
P E N Y I D I K A N;
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sukamara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi Jangka Pendek Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
b. bahwa investasi jangka pendek dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan lnvestasi Jangka Pendek Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaari Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka
menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup,
sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan. Dalam rangka melindungi dan melestarikan
keberadaan pohon khususnya di tepi jalan milik Pemerintah
Daerah perlu upaya perlindungan melalui kebijakan
pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon
dimaksud.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI ;
BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON ;
BAB IV
PERIZINAN ;
BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN;
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT ;
BAB VI
LARANGAN ;
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sukamara, perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengendalian atas program dan kegiatan yang direncanakan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara
1.Ketentuan Umum;
2.Tugas dan Wewenang KPA;
3.Penunjukan KPA;
4.Tugas dan wewenang PPTK;
5.Penunjukan PPTK;
6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pedoman penyusunan APE Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan kebijakan
pemerintah dan pemerintah daerah;
b. prinsip penyusunan APE Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
16 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sukamara dan untuk
mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu
menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diantaranya
adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI;
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF;
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI;
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;
BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN;
BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN;
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XVII
PENYIDIKAN;
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Atas Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
ABSTRAK:
a. Bahwa penerimaan yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan merupakan penerimaan daerah Kabupaten Sukamara yang dimanfaatkan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yaitu jasa pelayanan dan jasa sarana;
b. Bahwa atas penerimaan yang berasal dari pembayaran retribusi kesehatan, perlu diatur besaran alokasi pemanfaatannya untuk jasa pelayanan dan jasa sarana;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Pengelolaan Penerimaan dan
Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan Atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009, Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN; BAB III PENERIMAAN JASA PELAYANAN KEFARMASIAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sukamara No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Sukamara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
2. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
b. Inspektur Pembantu; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2016
PERBUP Kab. Sukamara No. 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Sukamara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun
2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
