Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X KERINGANAN PEMBAYARAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII KEBERATAN; BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVI PEMANFAATAN; BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIX PENYIDIKAN; BAB XX KETENTUAN PIDANA; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukamara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Sukamara

Tanggal Penetapan

04 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

15 April 2011

Tanggal Berlaku

15 April 2011

Sumber

LD.2010/11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Bidang

Halaman ini telah diakses 592 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 11 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Sukamara No. 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
PERDA Kab. Sukamara No. 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
PERDA Kab. Sukamara No. 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
PERDA Kab. Sukamara No. 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2010/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan badan usaha. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu. Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud huruf b juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; . Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X KERINGANAN PEMBAYARAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII KEBERATAN; BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVI PEMANFAATAN; BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIX PENYIDIKAN; BAB XX KETENTUAN PIDANA; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 05); - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 04); - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 05); - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 09); - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 08); - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 01 Seri C); - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 02 Seri C); - Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Bangunan Air, Log Pond, Dokumen Kapal Sungai, Danau dan Penyebrangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 04 Seri C); dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521