Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2005

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII P E N Y I D I K A N BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukamara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Sukamara

Tanggal Penetapan

09 Juli 2005

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2005

Tanggal Berlaku

12 Juli 2005

Sumber

LD.2005/9

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Bidang

Halaman ini telah diakses 526 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 9 Tahun 2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sukamara No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

pajak dan retribusi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memerlukan pelayanan dan pengaturan yang efektif dan efisien; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII P E N Y I D I K A N BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2005. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521