PEMBENTUKAN - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - PADA - DINAS - DAN - BADAN
2016
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 31, BD 2016/31
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan.
UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Banjar No. 8 Tahun 2016; Perwali Kota Banjar No. 30 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan UPT Dinas/Badan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
55 hlm (lampiran 50 hlm)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 30 Tahun 2016
PERWALI Kota Banjar No. 100 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
PERWALI Kota Banjar No. 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
PERWALI Kota Banjar No. 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERWALI Kota Banjar No. 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
PERWALI Kota Banjar No. 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
PERWALI Kota Banjar No. 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
PERWALI Kota Banjar No. 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa Dan Politik
PERWALI Kota Banjar No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
PERWALI Kota Banjar No. 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
PERWALI Kota Banjar No. 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PERWALI Kota Banjar No. 40 Tahun 2018 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Mencabut
PERWALI Kota Banjar No. 9 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika Dan Pariwisata Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 8 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 4 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 13 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 4 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 26 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 28 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 26 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Mencabut
PERWALI Kota Banjar No. 25 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 28 Tahun 2016
PERWALI Kota Banjar No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
2016
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 24, BD 2016/24
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
ABSTRAK:
Pengelolaan dan pemanfaatan dana pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan dana pelayanan kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional harus dikelola secara efektif, efisien terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak terkait baik pusat maupun daerah.dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana pelayanan kesehatan perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Perwali tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 59 Tahun 2014; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Perda Kota Banjar No. 17 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN;
4. Jasa Pelayanan Kesehatan;
5. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan;
6. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP;
7. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
8. Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi;
9. Pertanggung Jawaban;
10. Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2016.
Perwali Kota Banjar No. 33 Tahun 2014 dicabut.
16 halaman (lampiran 4 halaman)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 23 Tahun 2016
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat