Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Dana Bergulir kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah / Koperasi, Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Perkreditan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah / Koperasi, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan dan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tabanan maka perlu adanya fasilitas bantuan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan ;
b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan penyaluran Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah / Koperasi, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan dan Lembaga Perkreditan Desa perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Pemberian Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah / Koperasi, Kelompok Tani/Gapoktan dan Lembaga Perkreditan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah / Koperasi, Gerakan Kelompok Tani, Lembaga Perkreditan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016;
1. KETENTUAN UMUM; 2. MEKANISME, SYARAT DAN PROSEDUR BANTUAN ; 3. MONITORING DAN EVALUASI; 4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolan Dana Bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. bahwa pembentukan sistem penanganan pengaduan dan penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 64 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; 3. BATASAN; 4. MEKANISME PENGADUAN; 5. TINDAK LANJUT; 6. EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLE BLOWER; 7. PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLE BLOWER; 8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 1 (Satu) Hari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat,transparan dan terjangkau di
bidang pariwisata dipandang perlu melakukan langkah strategis melalui penyederhanaan proses
pelayanan perizinan Tanda daftar Usaha Pariwisata 1 (satu) hari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 1 (satu ) Hari.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 52 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ujian Penyesuaian Ijazahdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – UndangNomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000,sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2002; PeraturanPemerintahNomor 13 Tahun 2002; PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TABANAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum/pribadi penduduk WNI pemegang KK dan KTP di Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu diberikan bantuan sosial berupa uang untuk Santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat Tabanan di Kabupaten Tabanan ;
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 8 Tahun 2017
1. KETENTUAN UMUM; 2. KRITERIA PENDUDUK YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL
UNTUK SANTUNAN KEMATIAN; 3. TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA
UANG UNTUK SANTUNAN KEMATIAN; 4. KETENTUAN PERALIHAN; 5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Angka I Huruf Y Sub.Urusan angka 2 dan angka 3 disebutkan bahwa pengaturan mengenai pemberdayaan nelayan kecil pembudidayaan ikan kecil merupakan kewenangan kabupaten;
b. bahwa Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Tabanan mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidupnya demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip Tri Hita Karana;
c. bahwa dalam upaya perlindungan dan memajukan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil diperlukan suatu pengaturan sebagai payung hukum yang pasti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
b. bahwa bantuan hukum telah diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013
1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS DAN TUJUAN; 3. RUANG LINGKUP; 4. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; 5. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM; 6. HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM; 7. SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM; 8. PENDANAAN; 9. PERTANGGUNGJAWABAN; 10. PENGAWASAN; 11. LARANGAN; 12. SANKSI ADMINISTRATIF; 13. KETENTUAN PIDANA; 14. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini pasal-pasal yang diubah yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
