Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah perlu diatur dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi;
4. Ketentuan Lain-lain; dan
5. Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka
Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2020, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, perlu ditinjau
kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016-2021, RPJMD tahun 2016-2021 adalah pedoman
pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2020
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12
Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
Nomor 19), diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
Nomor 19), diubah
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah; Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Sebagaimana amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan akibat bencana.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/prt/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2003.
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Perda No 3 Tahun 2020
69 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu
melakukan perubahan dan penyesuaian Susunan Perangkat
Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan
perangkat daerah, maka untuk mewujudkan efisiensi dan
penyederhanaan birokrasi serta kemudahan pelaksanaan tugas,
maka perlu dilakukan penggabungan perangkat daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun
2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10) diubah
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sehubungan pelaksanaan evaluasi kelembagaan
perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan
melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
urusan Sekretariat KORPRI tidak dapat lagi diwadahi dalam
perangkat daerah tetapi secara kedekatan penyelenggaraan
digabung dengan urusan kepegawaian. Perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 4)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 4)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Kotawaringin Timur No. 22 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian saat ini
serta untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur dalam melaksanakan fungsi legislasi dan
pengawasan anggaran maka perlu dilakukan penyesuaian
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun
2017; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 22) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 22) diubah
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Campuran Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, perlu ada upaya untuk menggunakan kemajuan
teknologi dalam peningkatan mutu Pendidikan dalam
proses Pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan mutu Pembelajaran,
perlu dikembangkan dan diselenggarakan metode
Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan
kompetensi siswa partisipatif dan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016
Ruang lingkup penyelenggaraan Pembelajaran Campuran
meliputi :
a. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara
penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran;
b. Sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung secara
tatap muka;
c. Belajar mandiri dan belajar mandiri melalui dalam
jaringan;
d. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif
dari cara penyampaian, cara mengajar dan gaya
pembelajaran; dan
e. Pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran
yang sama penting, pendidik sebagai fasilitator dan
orang tua sebagai pendukung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya
pengaturan mengenai ketentuan penggunaan biaya
jasa pelayanan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 5
Tahun 2018
Tujuan penetapan pembagian jasa pelayanan kesehatan ini, adalah :
a. meningkatkan motivasi, disiplin kerja dan profesionalisme dalam pelayanan
kesehatan sesuai tanggung jawab dan tugas pokok masing-masing di
Puskesmas;
b. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan puskesmas;
c. meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
pelaksana pelayanan di Puskesmas; dan
d. meningkatkan kesejahteraan pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor
yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian
daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin
Timur. Pembangunan sub sektor ini menghadapi
tantangan keamanan daerah dan keberlanjutan produksi,
serta tuntutan pasar yang menghendaki kelestarian
bentang alam dan seluruh sumberdaya alam yang ada. Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/Permentan/OT. 140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia
Sustainable Palm Oil/ISPO), mengamanatkan bahwa
pengembangan perkebunan kelapa sawit hendaknya
diselenggarakan secara berkelanjutan dan ramah
lingkungan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020–2024, Bupati
diinstruksikan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat
Kabupaten penghasil kelapa sawit
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
98/PERMENTAN/OT.140/9/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun
2015
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a Menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha
dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang
terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah.
b Menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
c Restorasi dan perbaikan bentang alam;
d Memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah-kaidah agribisnis yang
sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menyejahterakan
masyarakat;
e Membangun dan memberdayakan kelembagaan perkebunan kelapa
sawit rakyat untuk meningkatkan kerjasama yang saling
menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan pekebun.
f Membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta pasar
untuk kelancaran investasi kebun masyarakat dan distribusi/pemasaran
hasil kebun; dan
g Membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi pembangunan
daerah secara optimal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang
dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien,
dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah
menyesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas untuk
mendukung kelancaran kegiatan operasional di UPTD
Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan ditetapkannya status Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada
UPTD Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Timur,
maka pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPTD
Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai
dengan praktek bisnis yang sehat. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, Pengadaan barang/jasa oleh
BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan
ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan
BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c tersebut di
atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
9 Tahun 2016
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar
tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif,
efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif,
akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
