Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 39 ayat (7a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS secara objektif, adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi ASN. Perlu diatur Pemberian dan Pembayaran uang makan bagi PNS secara lebih tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 1 Tahun 2004
3. UU Nomor 24 Tahun 2008
4. UU Nomor 5 Tahun 2014
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. PP Nomor 58 Tahun 2005
7. PP Nomor 11 Tahun 2017
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016
11. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016
13. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini meliputi :
1. Pemberian Uang Makan
2. Pengalokasian Anggaran
3. Pembayaran Uang Makan
4. Pembayaran Uang Makan Bagi PNS Yang Diperbantukan atau Dipekerjakan
5. Pengendalian Internal pelaksanaan pembayaran Uang Makan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2019
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
dalam rangka efektivitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi daerah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No. 24 tahun 2008
3. UU No. 28 Tahun 2009
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No. 52 Tahun 2000
6. Permen Kominfo Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008
melakukan perubahan pada beberapa pasal seperti Pasal 46 mengenai tingkat penggunaan jasa ukur, Pasal 47 mengenai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, Pasal 48 mengenai tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2016.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Permendagri No 79 Th 2018 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup Standar Pelayanan Minimal RSUD Bengkulu Tengah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Th 1945;
2. UU No 24 Th 2008;
3. UU No 25 Th 2009;
4. UU No 36 Th 2009;
5. UU No 44 Th 2009;
6. UU No 23 Th 2014;
7. PP No 2 Th 2018;
8. Permendagri No 79 Th 2018;
9. Permendagri No 100 Th 2018; dan
10. Perda Kab Bengkulu Tengah No 13 Th 2016
Jenis pelayanan; Standar pelayanan minimal; Pelaksanaan pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal; Pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
76 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2019
TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH SECARA NON TUNAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efketif, efisie dan transparan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tangan 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan Dalam Rangka Pemantuan Rekening Penfapatan dan Belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Cash Management System (CMS) serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai (transaksi non cash) termasuk pembayaran pihak ketiga;
b. Bahwa pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Kabupaten Bengkulu Tengah telah diterapkan sebagaimana Instruksi Bupati Nomor 900-0190 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan Perubahan atas Instruksi Bupati Nomor 900-0038 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
1. UU No. 17 Tahun 2003
2. UU No. 1 Tahun 2004
3. UU No. 15 Tahun 2004
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 24 Tahun 2008
6. UU No. 28 Tahun 2009
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 23 Tahun 2005
9. PP No. 55 Tahun 2005
10. PP No. 56 Tahun 2005
11. PP No. 58 Tahun 2005
12. PP No. 8 Tahun 2006
13. PP No. 39 Tahun 2007
14. PP No. 60 Tahun 2008
15. PP No. 71 Tahun 2010
16. Perpres No. 16 Tahun 2018
17. Permendagri No. 13 Tahun 2006
18. Permendagri No. 55 Tahun 2008
19. Permenkeu No. 238/PMK.05/2011
20. Permendagri No. 64 Tahun 2013
21. Permenkeu No. 230/PMK.05/2016
22. Permendagri No. 79 Tahun 2018
23. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 05 Tahun 2011
24. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 1 Tahun 2012
25. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 12 Tahun 2012
26. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 13 Tahun 2012
27. Perda No. 14 Tahun 2012
28. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 03 Tahun 2013
29. Perda No. 09 Tahun 2013
30. Perbup No. 26 Tahun 2014
Pasal 4 :
(1) Implementasi transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi;
a. Penerimaan daerah;
b. Pengeluaran daerah;
(2) Implementasi transaksi non tunai ini tidak termasuk pada perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
(3) Transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara online.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kepala Bengkulu Tengah no. 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Ketentuan Pasal 13 huruf k bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan
1. Pasal 18 (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2008
3. UU Nomor 6 Tahun 2014
4. UU Nomor 23 Tahun 2014
5. PP Nomor 43 Tahun 2014
6. PP Nomor 12 Tahun 2017
7. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini merupakan perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan yang ada pada Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nmor 01 Tahun 2015
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG PERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Persumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolahan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Apbd, Perlu Dilakukan Penyempurnaan Terhadap Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013
13. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 51 Tahun 2018
Berdasarkan Ketentuan Yang Mengenai Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Persumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2018
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahu Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahu Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2017
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 28 Tahun 1999
3. UU Nomor 1 Tahun 2004
4. UU Nomor 33 Tahun 2004
5. UU Nomor 24 Tahun 2008
6. UU Nomor 5 Tahun 2014
7. UU Nomor 23 Tahun 2014
8. PP Nomor 18 Tahun 2017
9. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2015
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2017
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2018
15. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 32 Tahun 2015
16. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2017
17 .Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2018
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018 tergolong dalam Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berhak untuk
melakukan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pendidikan formal lanjutan;
b . bahwa bedasarkan ketentuan pasal 211 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan
dengan pemberian tugas belajar;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Togas Belajar dan Izin Belajar Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Togas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diu.bah beber.apa kali ter.akhir d.engan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Togas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
-dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara dan ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah
-Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara harus dilapor kepada Kemen PANRB
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 31 TAhun 1999
UU No. 30 Tahun 2002
UU No. 24 Tahun 2014
PP No. 53 Tahun2010
Perda Bengkulu Tengah No. 13 Tahun 2016
-ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah wajib menyampaikan LHKASN kepada MenPANRB
-Mekanisme, TIM Pengelola LHKPN dan LHKASN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2020 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, Berbangsa, dan bermasyarakat
b. Bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah
c. Bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu mengatur pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah
1. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019
2. Peraturan menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006
3. Peraturan menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2008
Pelaksanaan analisis gender dilakukan melalui tahapan :
A. tahap analisis situasi
B. tahap penyusunan KAK/TOR
C. Tahap penyusunan GBS
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
