Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Menteri Kampung Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Kampung, Bupati melakukan pembinaan,
pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan
manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMK
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.6 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PermendesPDTT No.4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian Bumk, Organisasi Pengelola BUMK, Permodalan, Jenis Usaha, Alokasi Hasil Usaha Dan Kepailitan, Tata Cara Penyertaan Modal,
Jenis Usaha, Keuangan, Dan Administrasi BUMK, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban BUMK, Pembinaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/744/BPD tentang Penjelasan Teknis Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.6 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 60 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perbup No.3 Tahun 2019.
Peraturan Kepala daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peratuan Bupati Nomor 3 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Mengubah PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019.
Pasal 6 ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), Pasal 40 ayat (2), Pasal 52
ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal
79, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
2017 Nomor 5); dan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018
Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai tata cara dan/atau proses evaluasi rancangan
APBKampung diatur dalam Peraturan Bupati
54 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat
(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Kampung
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.6 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 60 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.44 Tahun
2016; Peraturan LKPP No.12 Tahun 2019 .
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan Dan Serah Terima, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2017
48 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung percepatan
pencapaian Sustainable Development Doals (SDGs)
2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, perlu
dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang
terarah dalam pelaksanaan
program pembangunan yang berkeadilan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU NO.17 Tahun 2019; PP NO.112 Tahun 2015; PermenPUPR No.27/PRT/M/2016; Perda No.08 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran, Fungsi, Dan Kedudukan RAD AMPL
Tahun 2020-2021, Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2021, Pemantauan Dan Evaluasi RAD-AMPL
Tahun 2020-2021, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
Untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia
Nornor
P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 tentang
Pedornan Penetapan Jenis Rencana Usaha
Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pernantauan Lingkungan
Hid up,
perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis
Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.27 Tahun 2012; PermenLHK No.P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018; Perda No.13 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib UKL-UPL
Atau SPPL, Tata Cara Pelaksanaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2020.
33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAlAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
RANGKA PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik
Indonesia
Nomor
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM. l /7 /2018 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam
Rangka Pemenuhan Komitmen lzin Lingkungan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2018; PermenLH No.13 Tahun 2010; PermenLH No.05 Tahun 2012; PermenLH No.08 Tahun 2013; PermenLH No.26 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL Serta Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, Penilaian Dan Pemeriksaan UKL-UPL Serta Penetapan
Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, Pengisian Dan Verifikasi Serta Pendaftaran SPPL, Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Dan Perubahan Rekomendasi UKL-UPL Untuk
Perubahan Izin Lingkungan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2020.
40 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TANPA MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerahsesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan
tidakdilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan
pencatatan dan pengesahan penenmaan dan
pengeluaran daerah tersebut.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.55 Tahun
2008; Permendagri No.64 Tahun
2013; PMK No.238/PMK.05/2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pihak Yang Terkait, Dokumen Yang Digunakan Dan Mekanisme Pengesahan, Proses Akuntansi, Penyajlan Laporan Keuangan, Ilustrasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
27 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan
Kampung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Kampung
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.6 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri No.83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2017; Perda Mahulu No.16 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perangkat Kampung, Pengangkatan Perangkat Kampung, Biaya Pengisian Perangkat Kampung, Masa Jabatan, Kewajiban Dan Larangan, Pembinmn Perangkat Kampung, Penataan Perangkat Kampung, Pemberhentian Perangkat Kampung, Kekosongan Jabatan Perangkat Kampung, Unsur Staf Perangkat Kampung, Kesehjateraan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
45 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2020
LEMBAGA ADAT KAMPUNG - RT - BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG - APARATUR PEMERINTAHAN KAMPUNG - KETENAGAKERJAAN - JAMINAN SOSIAL
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2020/NO.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Rukun Tetangga dan Lembaga Adat Kampung Se Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
a. Aparatur pemerintahan kampung, badan permusyawaratan kampung, rukun tetangga, dan lembaga adat kampung merupakan bagian dari masyarakat yang berhak atas jaminan sosial yang pemenuhannya diamanatkan kepada negara dan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan desa, perlu memperhatikan kesejahteraan petinggi, perangkat kampung, badan permusyawaratan kampung, RT, dan lembaga adat kampung melalui pemberian jaminan sosial; c. untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian jaminan sosial petinggi, perangkat kampung, badan permusyawaratan kampung, RT, dan lembaga adat kampung diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya; d. sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu menetapkan PERBUP tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, RT, dan Lemabga Adat Kampung Se Kabupaten Mahakam Ulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERBUP No.3 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum serta maksud dan tujuan PERBUP ini dimana sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemerintahan Kampung, BPKampung, RT, dan LAK. Program jaminan sosial terdiri dari JKK, JKM, dan JHT yang dibayarkan iurannya oleh PEMDA melalui bantuan keuangan yang dituangkan dalam APBK. Peserta jaminan sosial terdiri atas Petinggi, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, RT, dan Lembaga Adat Kampung yang masih aktif menjabat. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh PEMDA melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Kampung, urusan Ketenagakerjaan serta Aparat Pegawas Internal Pemerintah. Dalam hal peerta program tidak menjabat lagi, maka kepesertaan juga berhenti dan saldo JHT dapat diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Priorotas Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020
ABSTRAK:
Agar penggunaan dana kampung dapat
dilaksanakan secara efisien, transparan, partisipatif, dan
akuntabel perlu dilakukan penetapan prioritas penggunaan
dana kampung untuk membiayai pemberdayaan
masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dalam
mewujudkan tata kelola kampung yang demokratis dan
berkeadilan sosial
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pedoman Penggunaan ADK, Penetapan Prioritas Penggunaan ADK, Publikasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan ADK di Kabupaten Mahakam
Ulu Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor
14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
