Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pengendalian intern yang efektif dan efisien, perlu adanya pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perbup Mahulu No.16 Tahun 2018; Perka BPKP No. 5 Tahun 2018
Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip Pengelolaan Risiko dan Ruang Lingkup; Penyelenggara Pengelolaan Risiko; Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Risiko; Proses Pengelolaan Risiko; Evaluasi dan Pelaporan; Sanksi Administratif; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan PERDA No.3 Tahun 2021 Pasal 9 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan PERBUP Mahakam
Ulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PERDA No.3 Tahun 2021
Dalam PERBUP ini mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN
ABSTRAK:
organisasi kelompok tani dan nelayan di Kabupaten
Mahakam Ulu masih bersifat tradisional, oleh karena itu guna
meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan
agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU NO.19 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permentan No.67 /Permentan/SM.050/ 12/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelembagaaan, Pembinaan, Penilaian Kelompok Tani/Nelayan, Hak Dan Kewajiban, Pelaporan, Pembekuan Kelembagaan, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya
Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati,
Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan dalam tahun anggaran berjalan berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah tahun berkenaan perlu dilakukan perubahan peraturan, perlu menerapkan PERBUP tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.40 Tahun 2020; PERBUP No.28 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan RKPD Tahun 2021, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu
ABSTRAK:
a. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam pelaksanaannya diperlukan suatu upaya agar pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dapat terwujud sesuai amanat UUD 1945; b. pedoman pemberian beasiswa Gerbang Cerdas mahulu dan beberapa ketentuan dari PERBUP No.22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan perubahan serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu; c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan Atas PERBUP No.22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.48 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang, Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran Penerima Beasiswa, Bentuk dan Jangka Waktu Pemberian Beasiswa, Syarat Umum Penerima Beasiswa, dan Syarat Khusus Penerima Beasiswa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pengalokasian Dan Pembagian Dana Kampung Di
Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU NO.6 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Kampung, Penetapan Rincian Dana Kampung, Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Kampung, Pedoman Penggunaan Dana Kampung, Pemantauan Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
45 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Pasal 104 ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPKMD dan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017
Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; RKPD Tahun 2023; Waktu Pelaksanaan; Perubahan RKPD; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu mengatur kode etik pejabat administrasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; Perpres No. 16 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Sekertariat Komite Etik; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG CERDAS MAHULU
ABSTRAK:
untuk memberikan pedoman dan
landasan hukum dalam pemberian beasiswa serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan
Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kategori Dan Sasaran, Bentuk Dan Jangka Waktu Pemberian Beasiswa, Persyaratan Penerima, Tim Pengelola Program, Pengelolmn Program, Jadwal, Tata Cara Pendaftaran Dan Mekanisme Seleksi Calon Penerima, Penyawran Dana Beasiswa, Jumlah Pemberian Beasiswa, Kewajiban Penerima Beasiswa, Pembatalan, Penghentian Dan Pengembalian Beasiswa, Monitor1ng Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Beasiswa Gerbang Cerdas (Berita
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
