TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa
daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau
dengan komunikasi ataupun transportasi, Sehingga
perlu memberikan kelonggaran dalam batas waktu
penyetoran hasü pemungutan pajak daerah, retribusi
daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
ke kas umum daerah
UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, PERDA No.7 Tahun 2011, PERDA No.16 Tahun 2016
Peraturan Bupati , Tentang Tata Cara
Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi
Pelayanan Pasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 29 Tahun 2019
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNAGAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 - 2021
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Inastruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembagunan
Nasional Nomor 0445/M.P?N/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Milenium Development Goals ( RAD- MDGs), Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penyediaan Air minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021
UU No.7 Tahun 2004, UU No.4S Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.30 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2008, PP No.12 Tabun 2008, PP No.185 Tahun 2014,PP No.18 Tahun 2016, PP No.29 Tahun 2009, PermenPU No.18/PRT/M/2007, Permendagri No.54 Tahun 2010, PermenPUPR No.14/PRT/M/2015, Permendagri No.SO Tahun 2015, PERDA No.07 Tahun 2010, PERDA No. 16 Tahun 2016, PERDA No.01 Tahun 2019 ,
PERBUP No.44 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
Penyehatan Lingkugan Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
Halaman 57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2020
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 2024
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa schap anak mempunyai hak hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kernanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi
UU No.4 Tahun 1979, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.48 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PermenPPPA No.3 Tahun 2008, PermenPPPA No.2 Tahun 2009, PermenPPPA No.13 Tahun 2010, PermenPPPA No.11 Tahun 2011, PermenPPPA No. 12 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.11 Tahun 2017, PERBUP No.07 Tahun 2016, PERBUP No.44 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi
Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2020.
Halaman 21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN STAF AHLI BUPATI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inpektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Bupati
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pringsewu
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati dan perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pringsewu tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Seketariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli
Bupati
UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.72 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.120 Tahun 2019, Permendagri No.56 Tahun 2019, PERDA No.16 Tahun 2016, PERBUP No.42 Tahun 2016, PERBUP No.7 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Staf Ahli
Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2020.
Halaman 54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 37 Tahun 2020
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumai Rencana Keija Pembangunan Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 dan pergeseran kegiatan
antar Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Keija Pemerintah Daerah, perlu melakukan
perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2020
dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati
UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.48 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.39 Tahun 2006, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.59 Tahun 2017, PP No.61 Tahun 2019 , Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.30 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permensos No.9 Tahun 2018, Permendagri No.100 Tahun 2018, Permendagri No.101 Tahun 2018, Permendagri No.121 Tahun 2018, Permenkes No.4 Tahun 2019, Permendagri No.31 Tahun 2019, Permendagri No.33 Tahun 2019, Permenkeu No.35 Tahun 2020, Permenkeu No.38 Tahun 2020, PERDA No.16 Tahun 2016 , PERDA No.11 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2020.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 34 Tahun 2021
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka
penyusunan APBPekon merupakan dokumen
perencanaan penganggaran yang berisikan rencana
pendapatan, belanja bidang sub bidang dan kegiatan
serta rencana pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan
APBPekon;
b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021 dapat
dilaksanakan dengan transparan, partisipatif, berdaya
guna dan berhasil guna perlu adanya Pedoman
Penyusunan APBPekon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon
Tahun Anggaran 2022;
UU No 28v Tahun 1999, UU No 48 Tahun 2008, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014,PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendagri No 20 tahun 2018, PermenDESDTT No 16 Tahun 2019, PermenDESDTT No 7 tahun 20201, PerLKPBJ No 12 Tahun 2019, Perbup No 3 Tahun 2016, Perbup Pringsewu No 40 tahun 2018, Perbup Pringsewu No 65 Tahun 2018, Perbup Pringsewu No 62 Tahun 2020, Perbup Pringsewu No 9 tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Halaman : 36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2019
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negen Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.18 Tahun 2016, PP No.19 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PERDA No.07 Tahun 2010, PERDA No. 06 Tahun 2018, PERBUP No.61 Tahun 2018, PERBUP No.62 Tahun 2018,
Teknis Pemberian Tunjangan Ket1ga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Pimpjnan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
Halaman 6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARA RUMAH KOS
ABSTRAK:
a. rumah berfungsi sebagai tempat berlindung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
b. diperlukannya dukungan fasilitas berupa rumah kos guna meningkatkan segala bidang sektor
c. diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah kos
d. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 23 Tahun 2013
meningkatkan suatu sektor, baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan yang lainnya, dengan cara di perlukannya pendukung fasilitas seperti rumah kost, namun rumah kost diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah kos guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
8 halaman, pejelasan 3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2022
Penyertaan Modal Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera
ABSTRAK:
a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera merupakan salah satu bentuk badan usaha milik pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera dengan turut serta dalam pembiayaan perusahaan melalui penyertaan modal daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kedalarn Modal Saham Perusahaan perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UUD No 40 tahun 2007, UUD No 48 tahun 2008, UUD No 23 Tahun 2014, PP No 54 tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 52 Tahun 2012, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Pringsewu No 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
Halaman : 8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
