PERBUP Kab. Kulon Progo No. 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan (Reward) Dan Sanksi (Punishment) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, dinyatakan bahwa Aparatur Sipil
Negara yang telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan,
dan prestasi kerja dalam melaksanakan
tugasnya dapat diberikan penghargaan;
b. bahwa dalam pemberian Penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja;
c. bahwa apabila berdasarkan hasil evaluasi atau
penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, menunjukkan tidak tercapainya target
kinerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat
diberikan sanksi;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun
2022 ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2023.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2020
tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi
(Punishment) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Halaman: 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Biaya Operasional Dalam Rangka Pendampingan Hukum Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pemerintah Kalurahan agar tertib administrasi
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan serta terhindar dari permasalahan
hukum, perlu adanya pendampingan dari Jaksa
Pengacara Negara atau pihak ketiga;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa di kalurahan diatur
dengan Peraturan Bupati berpedoman pada
peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa di kalurahan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa
disebutkan Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
berlaku pada Pemerintah Kalurahan dan diatur
oleh Bupati;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 ;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 ;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017 ;
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 31 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61
Tahun 2022 telah ditetapkan Standar Harga Satuan
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
komponen dalam standar satuan barang dan jasa;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 ; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.02/2021; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021 ; 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 61 Tahun 2022 ;
Materi Pokok: Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Peraturan yang diubah: Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
Halaman: 5 hlm, Lampiran: 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 60 Tahun 2022 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan bupati Kulon
Progo Nomor 48 Tahun 2023 telah diatur
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 yaitu
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah bahwa Pergeseran anggaran antar
organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
163 dilakukan melalui perubahan Perda
tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran
antar objek belanja dan/atau antarrincian
objek belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 dilakukan melalui perubahan
SALINAN
- 2 -
Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3)
Pergeseran anggaran antar objek belanja
dalam jenis belanja dan antar rincian objek
belanja dalam objek belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat
(2) diformulasikan dalam Perubahan DPA
SKPD, ayat (5) Perubahan Perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dituangkan dalam rancangan Perda tentang
perubahan APBD atau ditampung dalam
laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan
Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditampung dalam laporan realisasi anggaran
apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD;
atau b. pergeseran dilakukan setelah
ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD
dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pergeseran anggaran diatur dalam
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. bahwa dengan adanya penggeseran Belanja
Tidak Terduga dan perubahan antar rincian
objek belanja Perangkat Daerah sehingga perlu
mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan
dimaksud ke dalam penganggaran dan
penatausahaan keuangan
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2021 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2022 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60
Tahun 2022 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 48 Tahun 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp1.656.270.949.755,00 bertambah sebesar Rp19.672.107.865,00 menjadi
Rp1.675.943.057.620,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Jumlah halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan,
pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan
kewibawaan serta menunjukkan keseragaman dan
identitas bagi Aparatur Pemerintah Kalurahan
dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada
masyarakat maupun tugas kedinasan lainnya, perlu
pedoman tentang pakaian dinas;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengatur
pakaian dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23
Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan
Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu disesuaikan dan
disempurnakan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2020 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 87 Tahun 2014
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan; Penggunaan Pakaian Dinas Pada Acara Tertentu; Pembinaan Dan Pengawasan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan yang dicabut: eraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pakaian
Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jumlah Halaman: 22 HLM, Lampiran: 34 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2023-2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan
pangan dengan cara meningkatkan produksi
pertanian dan optimalisasi pemanfaatan sumber
daya air serta pengembangan agrobisnis, perlu
diatur Tata Tanam Tahunan;
b. bahwa pembagian dan pemberian air irigasi
dilakukan dengan mempertimbangkan luas
wilayah Daerah Irigasi dan telah mendapat
masukan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 ;3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984; 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembagian Dan Pemberian Air irigasi; Persyaratan Pemberian Air; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Jumlah halaman: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penentuan Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin terhadap
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran
disiplin, perlu diberikan hukuman disiplin yang sesuai
dengan pelanggaran displin yang dilakukan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian
menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik daerah
dengan mengacu pada ketentuan disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
c. bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran
disiplin, perlu adanya pedoman teknis penentuan jenis
hukuman disiplin;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 , 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 , 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 , 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewajiban Dan Larangan; Hukuman Disiplin; Pejabat Yang Berwenang Menghukum; Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin; Upaya Administratif; Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin Dan Hak-hak Kepegawaian ; Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Dokumen Administrasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Jumlah Halaman: 55 HLM, Lampiran: 39 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk
mendapatkan data yang akurat, akuntabel, dan
dapat dipertanggungjawaban, perlu dilakukan
Inventarisasi Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
dinyatakan bahwa Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang melakukan melakukan
Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasannya berupa persediaan dan
kontruksi dalam pengerjaan dilakukan paling
sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan selain
persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan
dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima)
tahun;
c. bahwa agar kegiatan inventarisasi barang milik
daerah berjalan dengan efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan, perlu pengaturan sebagai
landasan hukum inventarisasi barang milik
daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2021 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2021 ;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun
2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan merupakan salah satu upaya mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
b. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerataan
pembangunan ekonomi, pelaksanaan tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan perlu disinergikan
dengan program pembangunan daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak
selaras dengan program pembangunan daerah sehingga
perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22
Tahun 2012.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Umum; Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Sekretariat Bersama, Tata Cara Pemenuhan TSP; Penghargaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan yang dicabut: eraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Jumlah halaman: 16 HLM; Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2021 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun
2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun
2023;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
36 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
53 Tahun 2022;
Materi Pokok: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
Jumlah Halaman: 5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
