Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu raya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2014
UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.14 Tahun 2009, Perda No.25 Tahun 2010, Perbup No.29 Tahun 2014
Perubahan Pasal 3, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Bahwa masih terdapat anak di Kabupaten Kubu Raya yang menghadapi masalah dalam berbagai situasi yang perlu mendapat perlindungan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.1 Tahun 1974, UU No.4 Tahun 1979, UU No.23 Tahun 2002, UU No.12 Tahun 2006, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.16 Tahun 2011, UU No.10 Tahun 2012, UU No.11 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.4 Tahun 2006, PP No.37 Tahun 2007, PP No.54 Tahun 2007, Kepres No.36 Tahun 1990, Kepres No.59 Tahun 2002, Kepres No.87 tahun 2002, Kepres No.88 Tahun 2002, Kepres No.77 Tahun 2004, Perpres No.18 Tahun 2014, PermenPPPA No.1 Tahun 2010, PermenPPPA No.11 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Prinsip dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Kedudukan Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Perwalian; Pengangkatan Anak; Kewajiban dan Tanggungjawab; Forum Anak; Kabupaten Layak Anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah; Pembiayaan, Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
Penjelasan sebanyak 5 (lima) hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa keuangan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah untuk dikelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah
UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.14 Tahun 2009
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Objek; Sumber Informasi dan Pelaporan; Pemeriksaan; Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Barang Daerah; Kadaluwarsa; Pembebasan; Keadaan kahar (Force majeure); Penghapusan; Penyetoran; Majelis TGR; Ketentuan Lain-Lain; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya khususnya di sektor pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, PMK No.147/PMK.07/2010, PMK No.148/PMK.07/2010, Perda No.1 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Perda No.1 tahun 2011 pada pasal 1, pasal 12, pasal 31, Pasal 47, Pasal 79, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 94, Pasal 98, Pasal 100
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Penjelasan sebanyak 3 (tiga) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti adanya pengungsi pengikut Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) wilayah Kabupaten Kubu Raya melalui belanja tidak terduga sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kabuaten Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016
UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, Permendagri No.52 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.14 Tahun 2009, Perda No.25 Tahun 2010, Perda No.12 Tahun 2015, Perbup No.36 Tahun 2015
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016
4 HALAMAN DAN 7 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Bahwa kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu bersinergi dengan pembangunan Kabupaten Kubu Raya, sehingga pelaksanaanya menjadi lebih efektif, efisien dan saling menguntungkan dan berkesinambungan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2012, PermenBUMN No.Per-05/MBU/2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup dan Pembiayaan; Pelaksanaan; Pembentukan, Tugas dan Wewenang Serta Pendanaan Forum TJSL; Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
Penjelasan sebanyak 3 (tiga) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016
Pajak dan Retribusi DaerahSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 83 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan bajwa pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP untuk objek pajak berupa tanah dan LSPOP jika ada bangunannya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PMK No.148/PMK.07/2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.14 Tahun 2009, Perda No.1 Tahun 2011, Perbup No.44 Tahun 2011,
Perubahan Pasal 69, pasal 70 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2016.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.60 Tahun 2007, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.14 Tahun 2009
Ketentuan Umum; Pakaian Dinas; Atribut Pakaian Dinas; Pemakaian Atribut; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Pencabutan :
1. Perbup No.20 Tahun 2010
2. Perbup No.48 Tahun 2010
3. Perbup No.6 Tahun 2014
4. Perbup No.42 Tahun 2009
16 halaman dan 58 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 6 Tahun 2016
PERDA Kab. Kubu Raya No. 10 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Pengisian Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
Penjelasan sebanyak 4 (empat) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan
UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.16 Tahun 2010
Perubahan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
