Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Biaya Pulsa Untuk Petugas Humas dan Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa Biaya Pulsa untuk Petugas Protokol Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 38 Tahun 2016;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur
Bali Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Biaya Pulsa Untuk
Petugas Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga
perlu disusun kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Biaya Pulsa untuk Petugas Humas dan
Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 2 Biaya Pulsa sebagimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 4 Biaya Pulsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 16 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi
publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali, diperlukan prosedur guna menjamin
tersedianya informasi yang dapat dipertanggung
jawabkan;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 8), maka Peraturan
Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak
sesuai dengan situasi dan kondisi Hukum saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5 Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
Pasal 14 PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
Pasal 38 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
18 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Provinsi Bali Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Bali Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah(RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat
diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan, Peraturan Gubernur Bali
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu
diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7,
dan angka 10 diubah
Ketentuan dalam BAB II diubah
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 54 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 32
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, Gubernur dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
terutama yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu
memberikan kebijakan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Admininistrasi berupa bunga, denda Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bali tentang Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
Pasal 2 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 9 Oktober 2017
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 41 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Pedoman Integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
ABSTRAK:
a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 119
Tahun 2016 tentang Pedoman Integrasi Jaminan
Kesehatan Bali Mandara ke Jaminan Kesehatan Nasional;
b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016
tentang Pedoman Integrasi Jaminan Kesehatan Bali
Mandara ke Jaminan Kesehatan Nasional sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kondisi hukum saat ini
sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 119 tentang Pedoman Integrasi Jaminan
Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN);
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016
Pasal 4 Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah
Pasal 5 Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3)
Pasal 12 Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g dihapus
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang
baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
perlu adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri
sipil daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 125 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 125) sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Bali Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 125 Tahun 2016
Pasal I Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7 dan angka 8 diubah
Pasal 4 Ketentuan Pasal 4 diubah
Pasal II eraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kelompok Ahli Pengawasan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas
Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu
membentuk kelompok ahli Pengawasan Pemerintah Provinsi
Bali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan dan Honorarium Kelompok Ahli
Pengawasan Pemerintah Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Pasal 3 Kelompok Ahli Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 84 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa berdarken etentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tekenis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um
Daerah menegas.kan bahwa BLUD mengem bangkan
dan menerapkan sistem akuntansi dengan
berpedoman pada stander akuntansi yang berlaku
untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh
epala daerah dengan peraturan kepala daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetaplan Peraturan
Gubernur tentang Sister Akuntansi Badan Layanan
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Tekenis Rurah
Sakit Urum Darah Bali Mandara Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 TAhun 1958
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Peraturan Pererintah Nomor 23 Tahun 2005
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pads tangqal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
14 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 21 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara, Mekanisme dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
a.bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan
untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan,
penyelenggaraan, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan pembangunan daerah sehingga
pemanfaatan sumberdaya daerah efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;
b.bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah yang efektif, efisien dan akuntabel perlu
mengatur tata cara, mekanisme dan tahapan
perencanaan pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara, Mekanisme dan
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD
Pasal 4 Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Pasal 55 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
18 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah
dan Retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan
dan penghargaan atas kinerja tertentu;
b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor
37 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013
Nomor 37) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 37
Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 72);
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Provinsi
Bali Nomor 8), maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 37
Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013
Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 37
Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor
72) sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini
sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3 nsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
