Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf b, dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 45
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Bali Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini,
sehingga perlu disusun kembali;
c. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapakan
Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Peleyanan
Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
BAB III PENYELENGGARAAN PTSP
Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
15 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali
ABSTRAK:
a. bahwa warisan budaya Bali merupakan hasil proses peradaban
masyarkat Bali yang tumbuh dan berkembang dari kearifan lokal,
dijiwai oleh ajaran Agama Hindu, perlu dijaga dan dipelihara
dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah,
beridentitas dan berkelanjutan, untuk kepentingan generasi masa
kini maupun masa depan;
b. bahwa warisan budaya Bali telah menjadi identitas dan
memberikan manfaat moral maupun material bagi masyarakat
Bali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pasal 2 Perangkat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2010.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan
transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu
melengkapi sarana dan prasarana dalam rangka
pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara
elektronik;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan menjaga
kelangsungan sistem pengadaan barang/jasa (pelelangan)
secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali,
perlu diatur pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik (e-Procurement) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
Pasal 5 Tugas, dan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2009.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Gubernur tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2023
-
841 Halaman dan Lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010
Pasal 3 Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal 5 Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Pasal 19 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985
Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2009.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 33 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Penyetoran Pajak Air Permukaan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3)
dan Pasal 57 ayat (4), Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) maka
Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara
Pembayaran, Penangihan dan Penyetoran Pajak Air
Permukaan sudah tidak sesuai dengan kondisi
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau
kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Besaran Nilai Perolehan Air
Permukaan dan Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan
Penyetoran Pajak Air Permukaan;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
BAB III KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK AIR PERMUKAAN
BAB IV PENDATAAN/PENCATATAN OBYEK/SUBYEK PAJAK AIR PERMUKAAN
Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, penyusutan arsip merupakan
kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip InAktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai
guna dan penyerahan arsip statis kepada Dinas Arsip
Daerah;
b. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan
arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku
pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya
pedoman penyusutan arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
-
-
46 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penempatan Helikopter Sar (Search And Rescue) Di Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang operasi pencarian dan
pertolongan korban (search and rescue) pada musibah
penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah
lainnya di Provinsi Bali telah dilakukan kerjasama
penempatan dan operasional helikopter antara Badan SAR
Nasional dengan Gubernur Bali;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2011
tentang Penempatan Helikopter SAR (Search and Rescue) di
Provinsi Bali setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan
peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penempatan Helikopter SAR (Search and
Rescue) di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009
Pasal 2 Helikopter dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Crew
Pasal 3 Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2013.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Pokok Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi dampak ekonomi serta meringankan beban masyarakat dalam menghadapi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu memberikan kebijakan pembebasan pokok dan/atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat membebaskan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan denda, dan kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap BBNKB Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
