Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2007.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2006 No 16
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Parkir
ABSTRAK:
Bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya tarif retribusi parkir di wilayah Kabupaten Tasikrnalaya, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya tentang Retribusi Parkir.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmenhub No. KM 65 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 66 Tahun 1993; Kepmendagri No. 73 Tahun 1999; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No. 12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2004; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Retrubis Parkir, yang meliputi katentuan umum, klasifikasi retribusi parkir, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran, penguarangan, keringanan dan pemberian retribusi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.
UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005.
7 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2006 No 15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan umum sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; Kepres No. 32 Tahun 1990; Permen Pertambangan dan Energi No. 01/P/201/M.PE/1986; Kepmen Negara Lingkungan Hidup No. 12/MENHLH/3/1994; Permen Pertambangan dan Energi No. 04/PM/Pertamb/1997; Permen Pertambangan dan Energi No. 1256/K/03/M.PE/1999; Kepmen ESDM No. 1261.K/25/M.PE/1999; Kepmen ESDM No. 1452.K/29/MEM/2000; Kepmen ESDM No. 1453.K/29/MEM/2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 04 Tahun 2002; Perda Kab. 12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2004; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2005; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, yang meliputi: Ketentuan Umum; Jenis Bahan Galian; Pengusahaan Pertambangan Umum; Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Serta Kemitrausahaan; Produksi, Retribusi, Pajak, Royalti dan Iuran Tetap; Penagihan Iuran Tetap, Retribusi dan Pajak; Pengelolaan Lingkungan Pertambangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Adminitrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006.
UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005
16 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2006 No 13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 dan 210 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Permusyawaratan Desa.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; Perda Kab. Tasikmalaya No. 12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penetapan dan Peresmian Anggota BPD; Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban, dan Larangan Anggota BPD; Pemberhentian dan Masa Jabatan; Penggantian Anggota BPD dan Pimpinan BPD; Organisasi dan Tata Kerja BPD; Tunjangan dan Anggaran Biaya; Tindakan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2006.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005
8 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006
SATUAN - POLISI - PAMONG - PRAJA - PEMERINTAH - KABUPATEN - TASIKMALAYA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2006 No 11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu menyesuaikan dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2004; Keppres RI No. 87 Tahun 1999; Keppres RI No. 5 Tahun 2003; Kemendagri No. 130-67 Tahun 2002; Kepmen PAN dan Mendagri No. 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan No. 17 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya NO. 12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Wewenang, Hak dan Kewajiban; Kepegawaian; Tata Kerja; Kerjasama dan Koordinasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2006.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002
6 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006
PENYELENGGARAAN - LALU - LINTAS - DAN - ANGKUTAN - JALAN
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2006 No 10
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan suatu pedoman pelaksanaan kewenangan tersebut sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 TAHUN 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1995; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No.12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2004; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang meliputi Ketentuan Umum, Manajemen Prasaran Jalan, Teknik Lalu Lintas, Pembinaan Teknis Kendaraan Bermotor dan Pembengkelan, Pembinaan Pemakai Jalan, Pembinaan Angkutan, Kendaraan Tidak Bermotor, Retribusi, Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2006.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005.
23 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2006 No 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2006.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
