Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam
rangka menj amin terlaksananya prinsip perencanaan
pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan
perencanaan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan
bawah-atas, diperlukan inovasi kebijakan pengalokasian
anggaran yang berbasis kewilayahan pada tingkat Kecamatan;
b. bahwa dalam Bab VI (Enam) Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, P1K termasuk dalam 14 program
unggulan Bupati;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan huruf b, untuk meningkatkan minat, semangat dan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
daerah, maka perlu mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan
Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Peraturan
Bupati;
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020
Materi pokok peraturan ini adalah mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan
Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, meliputi antara lain ketentuan umum; prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah; tujuan dan ruang lingkup pengelolaan PIKK; pelaporan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi dan
efetivitas penyelenggaraan pelayanan, serta untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah
terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan
pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten dan untuk melaksanakan
tugas pembantuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat; meliputi: ketentuan umum; Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat,
meliputi urusan pemerintahan bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan mang;
d. perumahan dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat;
f. pemerintahan umum;
g. sosial;
h. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
i. lingkungan hidup; j. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
1. perhubungan;
m. komunikasi dan informatika;
n. statistik; dan
o. pariwisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
jumlah 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA SKPD
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan meningkatkan transparansi serta peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan perjalanan dinas bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengatur Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 01); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 06);
KETENTUAN UMUM, PERSETUJUAN PERINTAH PERJALANAN DINAS, PELAPORAN PERJALANAN DINAS, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
tidak ada
PERJALANAN DINAS
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Nomor 15 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaanm Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Minitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Nganjuk
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Non1or 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu
mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa Setiap Des.a Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan
Bupati.
1. Undang-Undang Norn.or 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberupa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa.
Mengatur Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun
Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis setiap desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2020
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Keluarga, Perlindungan Anak
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan
dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta upaya
pembangunan untuk pemenuhan hak anak di Kabupaten
Nganjuk, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Layak Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024
dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Mengatur Penyusunan RAD-KLA yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan Pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
88 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
merupakan aset yang sangat berharga b2gi bangsa dan negara
Indonesia;
b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh
kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu
sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun;
c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang
anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi,
perawatan, perrgasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan
rangs€rngan Pendidikan yang ilakukan secara simultan,
sitematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif Kabupaten Nganjuk;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 21 Tahun 2022; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES /SK/Lil/
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif Kabupaten Nganjuk; meliputi: ketentuan umum; tujuan prinsip dan arah kebijakan; strategi, sasaran dan penyelenggaraan; pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif; pelaporan; pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD TAHUN 2020 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KELURAHAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berjalan efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan melaksanakan ketentuan pasal 9 huruf a angka 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Angaran 2020, maka perlu adanya penyediaan dana kelurahan; bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/Sj tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran
2019 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penetapan Besaran Dana Kelurahan Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
KETENTUAN UMUM; KEGIATAN; PENGANGGARAN; PENETAPAN BESARAN ANGGARAN DANA KELURAHAN; PELAKSANAAN ANGGARAN; PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
20 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DEDA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2013, maka perlu mengatur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Pasar Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2003 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 02); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 08); Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 01).
KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, SUMBER DAN BESARNYA DANA, PENGGUNAAN DANA, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN, PENCAIRAN DANA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, MONITORING DAN PENGAWASAN, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerinlahan Daerah, pelaksanaan
Metrologi Legal berupa Tera/Tera ulang dan pengawasan
merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan
jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh
Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan
metrologi legal berupa tera/ tera ulang kepada orang
pribadi atau badan.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang
serta Syarat-syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018
tentang Unit Metrologi Legal; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018.
Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi
pelayanan Tera dan/ atau tera ulang kepada wajib
retribusi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas, meliputi :
a. Pemeriksaan;
b. Pengujian; dan
c. Pembubuhan tanda Tera.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
30 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
