Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 23 Ayat 6, Pasal 28 Ayat 5, Pasal 28 Ayat 5, Pasal 40 ayat 3 dan, Pasal 44 Ayat 5 Peraturan menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, maka Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.
UUD Pasal 18 Ayat 6; UU No 3 Tahun 1953; UU No 6 TAhun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 tahun 2015; No 43 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; No 47 Tahun 2015; UU No 6 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati Ini diatur Tentang Ketentuan umum Pasal 1 Dan Pasal 2, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 S/d Pasal 8, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paslal 9 s/d Pasal 28, Pengelolaan Pasal 29 s/d pasal 73, Pembinaan dan Pengawasan Pasal 74, ketentuan Lain-Lain Pasal 75 Dan Pasal 76, ketentuan Peralihan Pasal 77.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
31hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157).
Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penegndalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Dalam Rangka Peneylenggaraan Kepemerintahan AYng BAik, BErsih, Dan BEbas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten kuati Kartanegara, Pejabat/Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Dilarang Menerima Hadiah Atau Suatu Pemeberian Dari Siapapun Juga ayng Berhubungan Dengan Pejabat dan Atau Pekerjaannya, Dan Penegndalian Gratifikasi Merupakan Salah Satu Indikator Penguatan Pengawasan untuk MEnilai Keberhasilan Proses Pembangunan Zona Integritas.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 Tahun 1953; No 72 TAhun 1959; UU no 31 Tahun 1999; UU No 20 tahun 2001; UU No 30 Tahun 2002; UU no 10 Tahun 2015; UU no 1 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; No 2 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan umum pasal 1 dan Pasal 2, Penegndalian Gratifikasi Pasal 3 Dan pasal 4, Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Psal 5 s/d Pasal 10, Unit Penegndalian gratifikasi Pasal 11 s/d Pasal 14, Pengawasan Pasal 15 s/d Pasal 17, Perlindungan dan Penghargaan Pasal 18 dan Psal 19, Sanksi Pasal 20, Pembiayaan Pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
22hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 22 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 73 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturana Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja.
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal 58 Ayat 3 Peraturan Mentri Dalam Negeri no 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Mentri No 85 Tahun 2015 Tentnag Pola Tarif Nasional Rumah SAkit Maka Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentnag Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja.
UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 Tahun 1953; UU No 17 Tahun 2003; UU no 15 Tahun 2004; UU No 44 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; UU N 9 Tahun 2015; No 23 Tahun 2005; No 74 Tahun 2012; No 23 Tahun 2005; No 58 Tahun 2005; No 140 Tahun 2005; No 13 Tahun 2006; No 21 Tahun 2011; No 13 Tahun 2006; No 61 Tahun 2007; No 85 Tahun 2015; No 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Dengan Ketentuan Umum Pasal 1, Wewenang Dan Dasar Penetapan Tarif Pasal 2, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pasal 3, Kebijakna Penetapan Tarif pasal 5, Kegiatan Yang Dikenakan Tarif Pasal 6 s/d Pasal 10, Pemanfaatan Tarif Pasal 11, Ketentuan Lain-lain Pasal 12 dan 13.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
30hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 112
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
ABSTRAK:
Untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis pada kawasan perdesaan agar menjadi penggerak bagi wilayah tertinggal di sekitamya serta untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, maka perlu menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Percepatan pembangunan di kawasan transmigrasi memberikan peluang pengembangan pemukiman kawasan transmigrasi untuk diwujudkan menjadi pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Sesuai PP No.3 Tahun 2014 Pasal 64 ayat (4) tentang Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pembangunan kawasan transmigrasi merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.15 Tahun 1997; PP No.3 Tahun 2014; Perda Kaltim No.2 tahun 2015
Dalam peraturan diatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, termasuk mengatur juga tentang ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. sasaran dan arah;
b. penyelenggaraan;
c. perencanaan Kawasan Transmigrasi;
d. pembangunan Kawasan Transmigrasi;
e. pengembangan Kawasan Transmigrasi;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Untuk mengintensifkan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kutai Kartanegara baik untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan upaya penataan dan pengelolaan penyelenggaraan perparkiran secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan parkir dan dalam rangka melaksanakan Perda Kukar No.3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kukar No.3 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Subjek dan Obyek Retribusi Parkir, Penetapan Lokasi Parkir, Lokasi Parkir Berlangganan, Tata Cara Pelaksanaan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penyetoran, Juru Parkir, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Dan Penindustrian Kebutusan Alokon Dan non Alokon Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,Salah Satu Kewenangan Daerah Adalah Melaksanakan urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Denagan Pelayanan Dasar Diantaranya Adalah Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (KB) Dalam Lampiran Huruf N Nomor 2. Sub Urusan Keluarga Berencana (KB) Huruf c.Dimana Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Adalah Urusan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana DI Daerah Kabupaten /Kota
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 athun 1959; UU No 3 Tahun 1953; UU no 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2018; UU No 23 Tahun 2014; No 9 TAhun 2016; No.68 Tahun 2016.
KeDalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1,dan Pasal 2, Mekanisme Perencanaan Kebutuhan Alokon Dan Non Alokon Pasal 3,4, dan apsal 5, Mekanisme Pengendalian Alokon Dan Non Alokon KEluarga Berencana Pasal 6 s/d Pasal 10, Pelayanan Keluarga Berencana Pasal 11 s/d Pasal 14, Ketentuan Lain-lain pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
34hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa.
ABSTRAK:
Adanya penambahan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2018 maka Perlu Dilakukan Perubahan Terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartenagara No 8 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa.
UUD Tahun 1945 Pasal 8 ayat 6; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014; No 43 Tahun 2014;UU No 6 Tahun 2014; No 47 Tahun 2015; No 8 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tantang
Pasal 1 : Ktentuan Dalam Lapiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomo r8 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 nomor 8) Diubah Sebagimana Tersebut dalam Lampiran PEraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
13hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di Pemerintah Daerah; Perbup Kukar No.93 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 1958; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.54 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No.2 Tahun 2014; Perda Kukar No.2 Tahun 2003; Perda No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.6 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 93 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
109 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 117
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
ABSTRAK:
UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4) menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di daerah karena hal tersebut merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, termasuk juga diatur tentang Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kriteria perusahaan;
b. mekanisme penyelenggaraan TJSL dan PKBL;
c. penghargaan;
d. sistem informasi;
e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
f. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
Peraturan yang Dicabut: Perda Kab. Kukar No.10 Tahun 2013
Peraturan yang Akan Diatur: Untuk membantu penyelenggaraan pelaksanaan TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) dibentuk sekretariat yang diatur didalam Peraturan Bupati; ketentuan lebih lanjut tentang Forum TJSL dan PKBL diatur melalui Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
