kelurAhAn - mangkurawang - kEcamataN - tENggarong - baTAs - PeNetaPaN - pEnegAsAN - pEnGeSAhaN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD 2021/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN MANGKURAWANG KECAMATAN TENGGARONG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan 565/SK-Bup/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017.
kelurAhAn - mahulu - kEcamataN - tENggarong - baTAs - PeNEtapaN - pEnegAsAN - pEnGeSAhaN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2021/80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN MALUHU KECAMATAN TENGGARONG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan 568/SK-Bup/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017.
kelurAhAn - loa iPuh darat - kEcamataN - tENggarong - baTAs - PeNEtapaN - pEnegAsAN - pEnGeSAhaN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD 2021/79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN LOA IPUH DARAT KECAMATAN TENGGARONG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat dengan Kelurahan Jahab tanggal 17 April 2013, Berita Acara Rapat Penetapan Batas Desa dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, membahas Penetapan Batas antar Kelurahan Jahab dengan Kelurahan Loa Ipuh Darat tanggal 6 Mei 2014, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 418/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 141 Tahun 2017.
penanaman modal - PELAYANAN TERPADU - SATU PINTU - kedudukan - susunan organisasi - tugas fungsi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2021/76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditetapkan pengaturan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pokok; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Peralihan; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kutau Kartanegara No. 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram, dan tertib, serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamonng Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU NO. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2011
Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Tata Kerja; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 48 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap (Protap) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah
ABSTRAK:
Untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah daerah berkewajiban untuk hadir serta mendukung upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah. Untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu sampai dengan hilir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Bena dan Beli Produk Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 9 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Identitas Produk Daerah; Pemasaran Produk Daerah; Jenis dan Penggunaan Produk Daerah; Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kab Kukar Tahun 2021 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran APBD TA 2022
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.27 Tahun 2021; Perda Kukar No.9 Tahun 2021.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 berjumlah sebesar Rp 5.264.004.971.567,00 (lima triliyun dua ratus enam puluh empat milyar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 70 Tahun 2021
Pendidikan - nonFORMAL - INFORMAL - penyelenggaraan - pengelolaan
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD 2021/70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal
ABSTRAK:
Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dan informal sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan
formal atau sebagai alternatif pendidikan sehingga dapat berdaya guna dalam membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 81 Tahun 2013; Permendikbud No. 129 Tahun 2014; Perda Kab. Kukar No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019;
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Jenis Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal; 4. Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal; 5. Bentuk Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan; 6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7. Kurikulum; 8. Perubahan Penyelenggaraan; 9. Pengawasaan dan Pembinaan; 10. Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal; 11. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 maka perlu dilakukan pembentukan Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Kutai Kartanegara Idaman.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 17 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Organisasi; Pengangkatan dan Pemberhentian; Kewajiban; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 26 Tahun 2019 yang diubah adalah ketentuan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), serta Pasal 24 ayat (1) dan ayat (17).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas diubah.
10 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
