Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 70 Tahun 2021

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Jenis Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal; 4. Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal; 5. Bentuk Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan; 6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7. Kurikulum; 8. Perubahan Penyelenggaraan; 9. Pengawasaan dan Pembinaan; 10. Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal; 11. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

30 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2021

Tanggal Berlaku

30 Desember 2021

Sumber

BD 2021/70

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 29 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 70 TAHUN 2021 ttg Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pendidikan - nonFORMAL - INFORMAL - penyelenggaraan - pengelolaan
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD 2021/70
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal
ABSTRAK:	Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal dan informal sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan sehingga dapat berdaya guna dalam membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 81 Tahun 2013; Permendikbud No. 129 Tahun 2014; Perda Kab. Kukar No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Jenis Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal; 4. Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal; 5. Bentuk Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan; 6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7. Kurikulum; 8. Perubahan Penyelenggaraan; 9. Pengawasaan dan Pembinaan; 10. Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal; 11. Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. 17 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 70 Tahun 2021

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Informal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT