Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
UUD 1945; UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja penunjang kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
Perda Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 27 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan DPRD.
17 Hlmn, Penjelasan 8 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2021
konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten humbang hasundutan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2021/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Humbang Hasundutan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan perbaikan gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh gugus tugas gerakan nasional percepatan perbaikan gizi;
b. bahwa dalam rangka konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu adanya pedoman konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Humbang Hasundutan. Peraturan ini terdiri dari Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pilar Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting; Sasaran dan Kegiatan; Pendekatan; Edukasi dan Penyuluhan Gizi; Wewenang dan Tanggung Jawab; Sasaran Wilayah Pencegahan dan Penurunan Stunting; Peran Serta Pemerintah Desa, Lembaga/Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat; Pencatatan dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 75 Tahun 2017
PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2017/ No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa; serta dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan BUM Desa perlu mengatur Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
UU No. 9 Tahun 2003,
UU No. 6 Tahun 2014,
UU No. 23 Tahun 2014,
PP No. 43 Tahun 2014,
PERMENDES, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNo. 4 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan enetapkan Batasan istilah yangdigunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, Organisasi BUM Desa, Organisasi Pengelola BUM Desa, Permodalan BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Pinjaman BUM Desa, Alokasi Hasil BUM Desa, Kerugian dan Kepailitan BUM Desa, Kerjasama BUM Desa antar Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa, Pembubaran BUM Desa, Sanksi, Pembinaan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
15 hlm, Lampiran : 10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 4 Tahun 2011
PERDA Kab. Humbang Hasundutan No. 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 19 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15)
KELEMBAGAAN TRANSISI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/ No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KELEMBAGAAN TRANSISI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOKSANGGUL
ABSTRAK:
bahwa demi kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul perlu ditetapkan kelembagaan transisi mengacu kepada kelembagaan terdahulu sebelum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaann Transisi Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA Kab Humbang Hasundutan No. 6 Tahun 2016; PERBUP Humbang Hasundutan No. 34 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kelembagaan Transisi Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat dan rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 2 Tahun 2011
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/ No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
Bahwa Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah; dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa.
Pasal 18 ayat 6 UUD NRI 19445, UU No. 9 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 82 Tahun 2015
Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan, Pelaksanaan, Pengangkatan, Pelantikan dan Masa Jabatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Pilkades Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Larangan serta Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Peraliham
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pemilihan dan Penetapan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 2), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2017
PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/ No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu mewujudkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok secara bertahap di Daerah pada lingkungan gedung/kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012; PERMENKES No 188/Menkes/PB/I/2011 Bersama PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2011; PERMENDIKBUD RI No. 64 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Humbang Hasundutan No. 6 Tahun 2016; PERBUP Humbang Hasundutan No. 7 Tahun 2017; PERUB Humbang Hasundutan No. 8 Tahun 2017; PERUB Humbang Hasundutan No. 8 Tahun 2017; PERUB Humbang Hasundutan No. 12 Tahun 2017; PERUB HUmbang Hasundutan No. 14 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud Tujuan dan Ruang Lingkkup, Penetapan KTR, Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
