Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2021

Penggunaan Sertifikat Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tata Kelola Penggunaan SE; Tata Cara Permohonan, Penerbitan, Pembaruan, dan Pencabutan SE; Penyelenggaraan Operasional Dukungan SE untuk Pengamanan Informasi; Pengawasan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Humbang Hasundutan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Dolok Sanggul

Tanggal Penetapan

18 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

21 Mei 2021

Tanggal Berlaku

21 Mei 2021

Sumber

BD.2021/No. 15

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Bidang

Halaman ini telah diakses 414 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_15_Tahun_2021_Sertifikat Elektronik.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penggunaan sertifikat elektronik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2021/No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal; b. bahwa upaya pengamanan yang memadai dan handal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tata Kelola Penggunaan SE; Tata Cara Permohonan, Penerbitan, Pembaruan, dan Pencabutan SE; Penyelenggaraan Operasional Dukungan SE untuk Pengamanan Informasi; Pengawasan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521