Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik, terencana dan terpadu merupakan salah satu wujud nyata
dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian guna mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah.
Perkembangan Kabupaten Tapin yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin
banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran huruf o. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan bidang perparkiran di daerah yang komprehensif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2013; Permenhub Nomor 13 Tahun 2014; Permenhub Nomor 34 Tahun 2014; Permenhub Nomor 75 Tahun 2015; Kepmenhub Nomor KM66
Tahun 1993; Kepmenhub Nomor KM4 Tahun 1994; Kepmenhub Nomor 73 Tahun 1999; Kepdirjenhubdar Nomor 272/HK.I05/DRJD/96; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perda Kab. Tapin Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang memuat Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perparkiran; Pembangunan dan Pengembangan Tempat Parkir; Ganti Rugi Atas Kehilangan dan Asuransi Parkir; Petugas Parkir; Tata Tertib Parkir; Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
42 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2018
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2018/NO.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Datu Sanggul Rantau
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pembentukan
Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah
Datu Sanggul Rantau, maka dipandang perlu
mengatur Pedoman Pembentukan Dewan
Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Datu
Sanggul Rantau.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan MenteriKesehatan Nomor10 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Keputusan Bupati Tapin Nomor
188.45/184/KUM/2012.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan sistematika: Ketentuan Umum; Dewan Pengawas; Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas; Sekretaris Dewan Pengawas; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pertanggungjawaban APBD; Penjabaran Pertanggungjawaban APBD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender, Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang salah satunya adalah dengan menetapkan panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah, diperlukan adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin dengan Sistematika;Ketentuan umum;Pedoman umum Pelaksanaan PUG;Kewenangan;Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;Pembinaan;Pembiayaan;Ketentuan Lain-lain;Ketentun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Akseptor Sehat (Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tangguh Dan Idola) Sebagai Tenaga Penyuluh Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin dengan melibatkan Akseptor, maka dipandang perlu mengatur Pemberdayaan Akseptor Sehati (Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tannguh, dan Idola) Sebagai Tenaga Penyuluh Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin, maka dari itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum ; UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 52 Tahun, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HK-010/B5/2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga 155//HK-010/B5/2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga 153//HK-010/B5/2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pemberdayaan Akseptor Sehati (Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tangguh, dan Idola) sebagai tenaga penyuluh program Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas Akseptor Sehati; Pencatatan dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2010
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2010/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberi Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin; bahwa pemberian tunjangan Perumahan dimaksud ditetapkan berdasarkan
pertimbangan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pemberi Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Besarnya Tunjangan Perumahan; Tata Cara Pembayaran; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2010.
3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;bahwa pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dibangun hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha agar mereka dapat berkembang dengan optimal sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat luas di Kabupaten Tapin;bahwa salah satu kontribusi yang harus dilaksanakan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah berupa Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga masyarakat di lingkungan perusahaan memperoleh dampak positif atas kehadiran dan keberadaan perusahaan;bahwa agar Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat terlaksana secara serasi, seimbang dan memperoleh hasil yang optimal, diperlukan adanya regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 47 Tahun 2012;Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor Per-05/MBU/2007;Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tapin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ruang Lingkup;Maksud dan Tujuan;Asas;Hak dan Kewajiban Perusahaan;Program dan Bidang Kerja TJSP;Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Program TJSP;Pembiayaan;Tim Kerja TJSP;Pengawasan,Evaluasi dan Pelaporan;Peran Serta Masyarakat;Sanksi Administrasi;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya sumber pendapatan desa sebagaimana.' dimaksud
dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pedoman Pernbentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sarna Desa, Lembaga Adat,
Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, untuk tertib
adrninistrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Desa perlu
diatur Pedornan Urnum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2)
Peratutan Daefah Kabupaten Tapin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerja Sarna Desa, Lembaga Adat, Lembaga
Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ; bahwa -oerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Umum PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Struktur Desa; Penyusunan Rancangan APBDesa; Penatausahaan Dan Penanggungjawaban; Alokasi Dana Desa Pengertian, Maksud Dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Penyaluran, Pelaksanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban; Hak, Kewajiban Dan Tanggungjawab Pemerintah Desa; Kinerja Pengelolaan Dan Penggunaan ADD; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengendauan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Angagran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah diterimanya
Dana Alokasi Khusus Fisik/Non Fisik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Hibah
Program Integrated Participatory Development
Management of Irrigation Project (IPDMIP),dan
kewajiban pembayaran kepada Pihak Ketiga
terkait kegiatan yang telah selesai pada tahun
anggaran sebelumnya, maka dalam rangka
untuk kelancaran pelaksanaan program .dan
kegiatan di Kabupaten Tapin yang dibiayai dari
Dana Alokasi Khusus Fisik/Non Fisik dan
Dana Hibah Program Integrated Participatory
Development Management of Irrigation Project
(IPDMIP), serta pembayaran kewajiban kepada
Pihak Ketiga dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, yang
mendahului penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Penetapan Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas
telah sesuai dengan angka V. Hal Khusus
Lainnya pada point 22 dalam Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor15 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 23
Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor40 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor48 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor40 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 diubah, yaitu penambahan pendapatan dan belanja, Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018 diubah, Ketentuan dalam LampiranII. Penjabaran AnggaranPendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas
Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas
Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
92 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan yang diberikan, sehingga perlu dilakukan perubahan;bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan dalam rangka
untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau melalui penambahan jenis pelayanan kesehatan yang baru, yakni Pelayanan Tumbuh Kembang, Pelayanan Kesehatan Saraf dan Pelayanan Poliklinik Telinga, Hidung dan
Tenggorakan (THT), serta Layanan Incinerator, sehingga diperlukan adanya pengaturan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan dan pengaturan besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis pelayanan kesehatan yang baru dimaksud;bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif
dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012;Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013;Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan PAda Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Dengan Sistematika;Pelayanan yang Dikenakan Tarif;Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
