PERBUP Kab. Tapin No. 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap,Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - PERJALANAN DINAS
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 35
Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak
Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
terdapat beberapa ketentuan yang perlu
disempurnakan dan disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Perubahan tersebut dilaksanakan dalam
rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas
kedinasan di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Tapin yang memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan daerah yang
menganut prinsip selektif, ketersedian anggaran
dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja,
efesiensi dan efektifitas penggunaan belanja
daerah, akuntabilitas dan transparan,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas
sesuai kebutuhan nyata, dengan
memperhatikan aspek pertanggungiawaban
sesuai biaya riil dan lumpsum.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan
Pihak Lain di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahtur: 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2}ll; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/ 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun
2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin, yaitu terkait tentang uang harian, tingkatan biaya perjalanan dinas, biaya transportasi, dan fasilitas transportasi umum udara kelas bisnis bagi pimpinan DPRD jika kelas ekonomi telah tidak tersedia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peratruran Bupati Tapin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 30 Tahun 2011, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 27 Tahun 2014, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012, Perda Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012, Perda Kebupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahum 2016, Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2011, Perbup Tapin Nomor 11 Tahun 2012, Perbup Tapin Nomor 11 Tahun 2014, Perbup Tapin Nomor 12 Tahum 2014, Perbup Tapin Nomor 13 Tahun 2014, Perbup Tapin Nomor 27 Tahun 2014, Perbup Tapin Nomor 23 Tahun 2015, Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, meliputi Ketentuan Umum; Laporan Realisasi Anggaran tahun Anggaran 2015; Ringkasan, Penjabaran, dan Lampiran Laporan Realisasi Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Penyuluhan Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu melakukan penyuluhan Hukum. Agar pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dapat berjalan secara tertib, tearah, dan terpadu, perlu didasarkan pada Pola Penyuluhan Hukum yang terpadu dan terkoordinasi, maka dari itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Penyuluhan Hukum di Lingkungan Pemerintah.
Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, Permen Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012, Perda Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pola Penyuluhan Hukum di Lingkungan Pemerintah Tapin, meliputi Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Pelaksanaan Penyuluhan Hukum; Kadarkum, Desa Binaan atau Kelurahan Binaan Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupeten Tapin Tahun 2013-2017
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menyempurnakan
dan menyesuaikan Sasaran dan Indikator Kinerja
Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-
2017 sesuai dengan Tata Cara Perencanaan yang
berkesesuaian dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang
perlu untuk melakukan Perubahan Sasaran dan
Indikator Kineda Pemerintah dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-
2017.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 284 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah
target sasaran akhir pembangunan jangka
panjang dan menengah, penetapan Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja
Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja
Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017.
Ruang Lingkup Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2013 - 2017 dilakukan pada BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI,
TUJUAN DAN SASARAN, dan BAB VIII. INDIKASI RENCANA
PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 pada BAB VIII Tabel
VIII.I Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah berupa alat berat milik pemerintah Kabupaten Tapin. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 54 Tahun 2009, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012, Perda Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, meliputi Ketentuan Umum; Jenis-jenis Alat Berat; Persyaratan; Tata Cara Pemakaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tapin Berupa Pemakaian Alat Berat Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah berupa pemakaian alat berat
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 04 Tahun 2011, sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan
perekonomian sehingga perlu dilalukan
penyesuaian tarif retribusi. Penyesuaian tarif retribusi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian
serta dilaksanakan dalam rangka
optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli
Daerah, khususnya yang bersumber dari
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
berupa pemakaian alat berat.
Untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Perlu
menetapkan Perubahan Tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah berupa
Pemakaian Alat Berat berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
berupa Pemakaian Alat Berat berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Alat
Berat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d angka 5
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah diterimanya
Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, yang
merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun
2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
maka dalam rangka untuk kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan di
Kabupaten Tapin yang dibiayai dari Dana
Alokasi Khusus Non Fisik dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2016,
yang mendahului penetapan Peraturan Daerah
tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Penetapan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dimaksud telah sesuai dengan angka
V. Hal-Hal Khusus Lainnya pada point 14
dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomot 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Talrun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13
Tahun 2015; Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2015.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, yaitu terkait pendapatan dan belanja, ketentuan lampiran I dan II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipan. Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud, maka perlu diatur mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Tapin melalui Peraturan Bupati.
Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 15 Tahun 2010, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perbup Tapin Nomor 02 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini menetapkan Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tapin, meliputi: Ketentuan umum; Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Akseptor Sehat (Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tangguh Dan Idola) Sebagai Tenaga Penyuluh Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin dengan melibatkan Akseptor, maka dipandang perlu mengatur Pemberdayaan Akseptor Sehati (Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tannguh, dan Idola) Sebagai Tenaga Penyuluh Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin, maka dari itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum ; UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 52 Tahun, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HK-010/B5/2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga 155//HK-010/B5/2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga 153//HK-010/B5/2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pemberdayaan Akseptor Sehati (Akseptor Sejahtera, Harmonis, Tangguh, dan Idola) sebagai tenaga penyuluh program Keluarga Berencana di Kabupaten Tapin, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas Akseptor Sehati; Pencatatan dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, melalui Peraturan Bupati Tapin.
Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU nomor 33 Tahun, UU Nomor 24 Tahun, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 17 Tahun 2013, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 58 Tahun 2005,PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomr 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 10 Tahun 2011, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomr 54 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, PP Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012, Perda Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012, Perda Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014, Perbup Tapin Nomor 11 Tahun 2012, Perbup Nomor 36 Tahun 2015, Perbup Nomor 37 Tahun 2015.
Peraturan Bupati iini menetapkan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, melalui Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; Pengembalian Sisa Dana; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2016.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
