Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan Dengan Telah di tetapkannya Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Afimasi dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2019, dan Dana Hibah Daerah Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 setelah
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam rangka untuk kelancaran
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dimaksud, perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pembatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah sesuai dengan angka V. Hal Khusus Lainnya pada point 26 huruf b dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan .Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undans Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Tapin ini Mengatur tentang Penjabaran Perubairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tapin Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pesiden Nomor 16 Tahhun 2012; Peraturan Pesiden Nomor 2 Tahhun 2015; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 068 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tapin ini Mengatur Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
RUPMK;
Evaluasi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
127 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi
Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas
Pendidikan Kabupaten Tapin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraan Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi;
3. Ketentuan Laiin-Lain;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
52 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penunman prevalensi sfimting di Kabupaten Tapin guna peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, maka dipandang perlu mengatur Pencegahan Stunting di Kabupaten Tapin;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-larn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pencegahan Stunting.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor I Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Perah.rran Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes/ Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nornor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tapin ini Mengatur tentang Pencegahan Stunting, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Asas;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Kegiatan;
Strategi;
Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja, dan Manfaat;
Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab;
Peran Serta Masyakarat;
Pencatatan dan Pelaporan;
Penghargaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tapin No. 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap,Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 35 Tahun 2015
Tentang Perjalanan Dinas
Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dałam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Tapin selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), k.hususnya dałam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas khusus pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin dan penandatanganan Surat Tugas Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin di dałam Peraturan Bupati
Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan
Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nornor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak
Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35
Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tapin Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas
Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin, yang berisi Pasal 1, Pasal 18, Pasal 62A, Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas
Bagi Bupati Dan Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Dan Jadwal Retensi Arsip Subtantif Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu mengatur Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip
Subtantif Pemerintah Kabupaten Tapin;
bahwa pengaturan Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Subtantif sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas adalah sesuai Surat Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
B-PK.02.09/86/2019 tanggal 29 Mei 2019
Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Subtantif Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tapin tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip
Subtantif Pemerintah Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nornor 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nornor 1 Tahun 2013; Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nornor 6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nornor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nornor 11 Tahun 2014; Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nornor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nornor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nornor 10 Tahun 2015; Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nornor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Subtantif Pemerintah Kabupaten Tapin, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Dan Jadwal Retensi Arsip Subtantif;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan; bahwa Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan adalah kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan Analisis Jabatan yang dapat dipertanggunkjawabkan; bahwa untuk memenuhi kepastian hukum mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Analisis Jabatan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Standar Operasional Prosedur;
5. Tata Kerja;
6. Sarana dan Prasarana;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tapin No. 22 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
ABSTRAK:
bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
38
ayat
(2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018
tentang
Badan
Layanan
Umum
Daerah,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
Tapin
tentang Pola Tata
Kelola
Badan
Layanan
Umum
Daerah
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Datu
Sanggul Rantau;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tapin Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Kelembagaan;
4. Prosedur Kerja;
5. Pengelompokan Fungsi;
6. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pegawai
Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 23); dan
b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah
Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2018 Nomor 07);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 18 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Tapin
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintan Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi beban kerja yang ada, sehingga perlu dilalmkan penyesuaian dengan melalui perubahan jenis penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kelompok Kerja Pengadaan di
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Selrretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangart, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan.
Bahwa pembahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksalakan dalam rangka untuk peningkatan prestasi kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kelompok Keda Pengadaan di Bagran Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan sesuai dengan kemampuarr keuangan daerah;
Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintatr Kabupaten Tapin tanggal 22 Mei 2019 dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Pembahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintatr Kabupaten Tapin;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurrf a, huruf b dan hurrf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peratrrran Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor L7 Tahun 2010; Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peratrrran Bupati Tapin ini Mengatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian TUgas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
32 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
