Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 dan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap
Kampung Tahun Anggaran 2021 yang sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan
saat ini.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2021; PMK No.222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.69/PMK.07/2021; Perbup Kubar No.12 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
retribusi pemotongan hewan adalah merupakan salah satu jenis retribusi Daerah, untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan di luar RPH, disusun petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional dan aplikatif dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; dan, UU No.12 Tahun 2011.
Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut atas pelayanan pemakaian
tempat pemotongan, pemakaian kandang atau kamar daging dan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan
pemeriksaan daging sebelum diedarkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2021
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT dicabut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Pada lampiran Surat Gubernur Kalimantan
Timur Nomor : 061/1611/B.Org, disebutkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan skoring untuk penentuan
tipelogi DLH diperoleh nilai yang kecil (Tipe C), hal ini menggambarkan bahwa beban kerja DLH masih kecil,
sehingga tugas dan fungsi Laboratorium Lingkungan dapat dilaksanakan oleh bidang/seksi pada DLH Kabupaten Kutai Barat dan untuk menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mempermudah Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Terhadap Usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau Unit Kerja Kabupaten Kutai Barat Yang Akan Menerapkan PPK-BLUD Harus Dilakukan Secara Cermat, Transparan Dan Obyektif;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2005; UU No,108 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.3 Tahun 2008; Perda No.4 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009;
Ketentuan Umum, Persyaratan Dan Penilaian, Penetapan PPK-BLUD, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2019/NO.17: TLD NO. 209
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit
ABSTRAK:
Sektor pertanian dan perkebunan memainkan peran yang penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Barat yang mengandalkan kelapa sawit sebagai salah satu produksi dan industri penting bagi perekonomian daerah; industri minyak sawit berpotensi menghasilkan limbah berupa limbah padat, cair dan udara yang apabila tidak di kelola akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Barat; Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu membuat suatu landasan hukum yang memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Barat; berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit.
Dasar Hukum: UUD 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Penanggungjawab Usaha adalah badan hukum atau perorangan yang karena jabatannya, bertanggungjawab secara penuh atas keseluruhan kegiatan pengelolaan limbah kelapa sawit suatu perusahaan, Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit adalah upaya mengendalikan, mengolah dan/atau memanfaatkan air limbah, udara dan limbah padat yang tidak merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkan sehingga mengurangi dampak pencemaran, Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Pengelolaan dan Baku Mutu Air Limbah, Mekanisme Perizinan pengelolaan air limbah, Pengelolaan Limbah Padat, Pengelolaan kualitas udara dan baku mutu emisi, dan Pemantauan dan Pelaporan, serta pemberian sanksi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/
Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.47 Tahun 2021; Permendagri No.5 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 28); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Daerah
Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
2017 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
44 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi implementasi penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No.41 Tahun 2007, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemeritah Kabupaten yang saat ini dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah pada Sekretariat Daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Bahwa penggabungan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk Badan baru dimaksudkan agar tercipta koordinasi yang lebih baik terutama dalam menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif dan terpadu.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000 ; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.13 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2006; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.8 Tahun 2013; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.25 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pasal yang mengalami perubahan diantaranya yaitu Pasal 3, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 54 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.
Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kutai Barat; No.5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terwujudnya otonomi kampung yang nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu memberikan Alokasi Dana Kampung. Serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di kampung dan tertib pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tentang pengelolaan alokasi dana kampung, sehingga Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung perlu disesuaikan.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.14 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.10 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung. Pasal yang mengalami perubahan diantaranya Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf d dan k, ayat 3 huruf a, penambahan ayat 2a dan Pasal 16 ayat (2) huruf b, d, h, dan k.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008.
Peraturan yang akan diatur: Penetapan Pemberian dan Besaran Bantuan Operasional kepada BPK dan/atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Petinggi
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 10 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pemberian Dukungan Teknis Oprerasional Dan Administrasi Terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia, Dipandang Perlu Membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia.
UU No.8 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.100 Tahun 2000; sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.42 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008;
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Eselon, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2009.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 68 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Khusus Pemutihan , Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Rangka Meewujudkan Tertibnya Penataan Pembangunan, Serta Untuk Menciptakan Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan Perlu Dilakukan Pembinaan Dan Penataan Pelaksanaan Pendirian Bangunan;
B. Bahwa Untuk Memberikan Stimulus Masyarakat Untuk Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal;
C. Bahwa Sebagaimana Tercantum Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Pasal 23 Ayat (1) Dan Ayat (2), Memungkinkan Untuk Dilakukan Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.14 Tahun 1987; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.14 Tahun 2002; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009;
Tarif Khusus Pemutihan , Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Tahun 2009 Kebawah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2010.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
