Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 239 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kepala Daerah Menetapkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dengan Berpedoman Pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
B. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.20 Tahun 2007; Perda No.05 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2008;
PENETAPAN-KEBUTUHAN-DAN-HARGA-ECERAN-TERTINGGI-( HET )-PUPUK-BERSUBSIDI-UNTUK-SEKTOR-PERTANIAN-TAHUN-ANGGARAN-2010
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2010/NO.05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi ( Het ) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Bahwa Peranan Pupuk Sangat Penting Dalam Peningkatan
Produktivitas Dan Produksi Komoditas Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
Bahwa Untuk Meningkatkan Kemampuan Petani Dalam Penerapan Pemupukan Berimbang Diperlukan Adanya Subsidi;
Bahwa Atas Dasar Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemerintah
Perlu Menetapkan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati Kutai Barat.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.6 Tahun1967; UU No.12 Tahun 1994; UU No.8 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2001; PP No.36 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007;
Ketentuan Umum, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Dan Het Pupuk Bersubsidi, Pengawasan Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Etnografi Sendawar Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.
ABSTRAK:
Bahwa Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat Pasal 60, Pada Dinas Dapat Dibentuk Unit Pelaksana Teknis Untuk Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dan/Atau Kegiatan Teknis Penunjang;
UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.9 Tahun 1990; UU No.5 Tahun 1992; UU No.47 Tahun 1999 sebgaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.8 Tahun 2005; PP No.10 Tahun 1993; PP No.19 Tahun 1995; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dewan Kurator, Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselonering, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Uang Tali Asih Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun Dan Meninggal Dunia Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Pensiun Dan Meninggal Dunia Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, Perlu Diberikan Penghargaan Sekaligus Ucapan Terima Kasih Atas Pengabdian Dan Jasa-Jasa Yang Telah Diberikan Dalam Dinas Pemerintah Berupa Uang Tali Asih Kepada Pegawai Negeri Sipil;
UU No.11 Tahun 1969; UU No.8 Tahun 1974 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP 3 Tahun 2005; UU No.10 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.98 Tahun 2000 ssebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.38 Tahun 2007; PP No.09 Tahun 2009; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009; KepBKN No.11 Tahun 2002; KepBKN No.15 Tahun 2003.
Ketentan Umum, Pemberian Penghargaan Uang Tali Asih Kepada PNS Yang Pensiun Dan Meninggal Dunia, Tata cara Permohonan Pemberian Penghargaan Uang Tali Asih Kepada PNS Yang Pensiun Dan Meninggal Dunia, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2010.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2010
PERBUP Kab. Kutai Barat No. 43 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 05 Tahun 2008 dan rangka mengoptimalkan fungsi pengujian
kendaraan bermotor sesuai dengan tuntutan kebutuhan
dan dinamika masyarakat, maka perlu dibentuk suatu
unit pelaksana teknis yang mengelola pengujian
kendaraan bermotor.
Dasar Hukum: UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004 ; UU No.10 tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12
Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.8 Tahun 2005; UU No.22 Tahun 2009; PP No.44 Tahun 1993; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Barat No.22 Tahun 2005; Perda Kab. Kutai Barat No.03
Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No.05
Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselonering, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 72 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal
Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah (Umkm) Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan, Pengelolaan Penyaluran Pinjaman Modal Kredit Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Serta Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Serta Efektifitas Penyaluran Dan Pengembalian Pinjaman, Maka Perlu Ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Barat;
UU No.25 Tahun1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2008; PP No.9 Tahun 1995; PP No.44 Tahun 1997; PP No.32 Tahun 1998; PP No.38 Tahun 2007; Keppres No.127 Tahun 2001; Keppres No.56 Tahun 2002; Inpres No.10 Tahun 1999; Kemenkeu No.40 Tahun 2003; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008; Perda No.01 Tahun 2009; Pemkab No.119 Tahun 2007 Dan No.011 Tahun 2007;
Ketentuan Umum, Tujuan, Bentuk Dan Sifat Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Sasaran Pemberian Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Bidang/Jenis Usaha Pemberian Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Plafon Dan Bunga Pinjaman Kredit Begulir Dana UMKM, Tata Cara Pengembalian Pinjaman Dan Jaminan Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Tata Cara Pengajuan, Penyaluran Dan Pembayaran Pinjaman Modal Kredit Begulir Daba UMKM, Pengawasan Dan Pembinaan, Pelaporan Serta Penanganan Kredit Macet, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2009.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 70 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Harapan Insan Sendawar
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Barat, Pelayanan Rumah Sakit Adalah Bersifat Sangat Mendasar Sehingga Harus Dijamin Ketersediaannya Bagi Masyarakat;
Bahwa Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Menjamin Jenis Dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Dalam Suatu Standar Pelayanan Minimal Yang Berhak Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Urusan Wajib Daerah;
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Adalah Adalah Perangkat Daerah Yaitu Lembaga Teknis Daerah Yang Menyelenggarakan Pelayanan Rumah Sakit;
UU No.23 Taun 1992; UU No.47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahn 2007; PP No..41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.09 Tahun 2008;
Ketentuan Umum; Maksud Dan tujuan; Standar Pelayanan Minimal RSUD Harapan Insan Sendawar; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 68 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat, Dipandang Perlu Mengatur Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kutai Barat;
UU N.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.01 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Keppres No.82 Tahun 1971; Keppres No.93 Tahun 2001; Keppres No.103 Tahun 2001; Keppres No.16 Tahun 2005; PerMempan No.13 Tahun 2008; PerKA.BKN No.19 Tahun 2008; PerMendagri No.17 Tahun 2009; Perbub No.10 Tahun 2009;
Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 66 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Kelancaran Dan Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat, Dipandang Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.38 Tahun 2007; Kep.KaBKN No.11 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2002; Kep.KaBKN No.15 Tahun 2003; PP No.9 Tahun 2003; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.01 Tahun 2009;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Dan Peningkatan Prasarana Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Prasarana Gedung Perkantoran, Pembangunan Rumah Toko Dan Rumah Kantor, Pembangunan Prasarana Pelabuhan, Pembangunan Prasarana Air Bersih (Wtp) Dan Pembangunan Lamin Adat Di Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Pembangunan Dan Peningkatan Prasarana Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Prasarana Gedung Perkantoran, Pembangunan Rumah Toko Dan Rumah Kantor, Pembangunan Prasarana Pelabuhan, Pembangunan Prasarana Air Bersih (WTP) Dan Pembangunan Lamin Adat Merupakan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
Bahwa Pembangunan Dan Peningkatan Prasarana Jalan Dan Pembangunan Jembatan, Pembangunan Prasarana Gedung Perkantoran, Pembangunan Rumah Toko Dan Rumah Kantor, Pembangunan Prasarana Pelabuhan, Pembangunan Prasarana Air Bersih (WTP) Dan Pembangunan Lamin Adat Mempunyai Peranan Yang Penting Terutama Menyangkut Perwujudan Perkembangan Daerah Dan Pengembangan Wilayah Serta Pemenuhan Kebutuhan Dalam Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat;
UU No.47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.9 Tahun 2005;
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Prinsip Dasar Pengadaan Jasa Pemborongan; Ruang Lingkup Pelaksanaan; Pembiayaan; Jangka Waktu Pelaksanaan; Tata Cara Pembayaran; Penangung Jawab; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2009.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
