PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 36 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Standar/Pedoman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. Mengubah Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil NEgara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan