Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 482 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

perda_kubar_1_2012_sarang_burung_walet.pdf

pengelolaan-dan-pengusahaan-goa-sarang-burung-walet

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

Urusan Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet merupakan salah satu Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. sarang burung walet yang di goa alami dan yang dibudidayakan masyarakat mempunyai nilai ekonomis tinggi dan merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk hal-hal khusus yang mengatur tentang tata cara perizinan pengelolaan sarang burung walet baik yang bersifat alami maupun yang dibudidayakan masyarakat perlu dilakukan Perubahan dalam Peraturan Daerah. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet.
UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan No.19 Tahun 2004; UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.28 Tahun 2009; UU No.69 Tahun 1998; PP No.62 Tahun 1998; PP No.25 Tahun 2000; PP No.44 Tahun 2004; PP No.45 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Kutai Barat No.24 Tahun 2002; Perda Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Barat No.4 Tahun 2008
Peraturan Daerah berisi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2012.
Yang diubah : UU No.41 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2007
6 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kutai Barat No. 21 Tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Download file:

Perbup Kubar 11-2024.pdf

hubungan kerja - koordinasi - mekanisme - pola

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD 2024/11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk penertiban pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan perubahan struktur serta nomenklatur Perangkat Daerah, diperlukan suatu mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rincian hubungan kerja organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Pola Mekanisme Hubungan Kerja; 3. Hubungan Kerja dalam Kerja Sama; 4. Pola Mekanisme Koordinasi; 5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Kubar 10-2024.pdf

APBD - kartu kredit - pemerintah - penggunaan - penyelenggaraan - tata cara

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024/10

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2022
1. Ketentuan Umum; 2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; 3. Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah; 4. UP KKPD; 5. Pengajuan, Penerbitan, dan Penggunaan KKPD; 6. Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD; 7. Biaya Penggunaan KKPD; 8. Monitoring dan Evaluasi; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
44 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Kubar 08-2024.pdf

perjalanan dinas - pelaksanaan - pedoman

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2024/8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 119 Tahun 2023; Permendagri No. 59 Tahun 2019
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Perjalanan Dinas; 3. Prinsip Perjalanan Dinas; 4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 5. Biaya Perjalanan Dinas; 6. Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas; 7. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; 8. Perjalanan Dinas Luar Negeri; 9. Larangan Pembayaran Rangkap Perjalanan Dinas; 10. Pengendalian Internal; 11. Ketentuan Lain-lain; 12. Pembiayaan; 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, ASN, Non ASN, dan Pihak Lain dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

Abstrak

Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kutai Barat No. 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

Download file:

Perbup Kubar 07-2024.pdf

lhkpn

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD 2024/7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020; Perbup Kutai Barat No. 20 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
7 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Kubar 05-2024.pdf

Apbd - Tunjangan - Hari raya - gaji - ketiga belas - pemberian - teknis

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2024/5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Pembentukan Daerah (disesuaikan dengan masing-masing daerah); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; 3. Pembayaran; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara dan Tunjangan Hari Raya bagi Non Aparatur Sipil Negara, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

Perbup Kubar 03-2024.pdf

tata naskah dinas

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD 2024/3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, serta penyesuaian sistem kerja. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas; 3. Pembuatan Naskah Dinas; 4. Pengamanan Naskah Dinas; 5. Sifat Surat; 6. Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas; 7. Pengendalian Naskah Dinas; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
80 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Kubar 02-2024.pdf

sistem kerja - pedoman

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD 2024/2

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, serta penyesuaian sistem kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kubar No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Mekanisme Kerja; 4. Proses Bisnis; 5. Ketentuan Lain-lain; 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
35 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Kubar 39-2023.pdf

air minum - perusahaan umum - tata kerja - struktur organisasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD 2023/39

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Sendawar.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2023
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja; 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
6 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kutai Barat No. 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Download file:

Perbup Kubar 33-2023.pdf

apbd - sumber - bansos - hibah - perubahan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD 2023/36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Perbub No. 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tidak sesuai lagi dengan ketentuan administratif Pemerintah Kab. Kubar, untuk itu perlu melakukan perubahan pada ketentuan Perbub No. 12 Tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Perbub tentang Perubahan atas Perbub No. 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeberina Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur beberapa perubahan ketentuan dalam Perbub No. 12 Tahun 2022 yang diubah sebagai berikut: ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 huruf; ayat (1) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 huruf; ayat (5) Pasal 13 diubah dan disisipkan 1 huruf; ayat (2) Pasal 16 diubah dan ditambah 1 huruf; ayat (1) Pasal 38 diubah; Pasal 41 diubah; ayat (2) Pasal 42 diubah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD
9 hlm.

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT