Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Urusan Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet
merupakan salah satu Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. sarang burung walet yang di goa alami dan yang dibudidayakan masyarakat mempunyai nilai ekonomis tinggi dan merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk hal-hal khusus
yang mengatur tentang tata cara perizinan pengelolaan sarang burung
walet baik yang bersifat alami maupun yang dibudidayakan masyarakat perlu dilakukan Perubahan dalam Peraturan Daerah. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet.
UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan No.19 Tahun 2004; UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.28 Tahun 2009; UU No.69 Tahun 1998; PP No.62 Tahun 1998; PP No.25 Tahun 2000; PP No.44 Tahun 2004; PP No.45 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Kutai Barat No.24 Tahun 2002; Perda Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Barat No.4 Tahun 2008
Peraturan Daerah berisi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2012.
Yang diubah : UU No.41 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2007
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk penertiban pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan perubahan struktur serta nomenklatur Perangkat Daerah, diperlukan suatu mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rincian hubungan kerja organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Pola Mekanisme Hubungan Kerja; 3. Hubungan Kerja dalam Kerja Sama; 4. Pola Mekanisme Koordinasi; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2024
APBD - kartu kredit - pemerintah - penggunaan - penyelenggaraan - tata cara
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024/10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2022
1. Ketentuan Umum; 2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; 3. Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah; 4. UP KKPD; 5. Pengajuan, Penerbitan, dan Penggunaan KKPD; 6. Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD; 7. Biaya Penggunaan KKPD; 8. Monitoring dan Evaluasi; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
44 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 119 Tahun 2023; Permendagri No. 59 Tahun 2019
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Perjalanan Dinas; 3. Prinsip Perjalanan Dinas; 4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 5. Biaya Perjalanan Dinas; 6. Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas; 7. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; 8. Perjalanan Dinas Luar Negeri; 9. Larangan Pembayaran Rangkap Perjalanan Dinas; 10. Pengendalian Internal; 11. Ketentuan Lain-lain; 12. Pembiayaan; 13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, ASN, Non ASN, dan Pihak Lain dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020; Perbup Kutai Barat No. 20 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2024
Apbd - Tunjangan - Hari raya - gaji - ketiga belas - pemberian - teknis
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2024/5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Pembentukan Daerah (disesuaikan dengan masing-masing daerah); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; 3. Pembayaran; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara dan Tunjangan Hari Raya bagi Non Aparatur Sipil Negara, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, serta penyesuaian sistem kerja. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas; 3. Pembuatan Naskah Dinas; 4. Pengamanan Naskah Dinas; 5. Sifat Surat; 6. Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas; 7. Pengendalian Naskah Dinas; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
80 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, serta penyesuaian sistem kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Kubar No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Mekanisme Kerja; 4. Proses Bisnis; 5. Ketentuan Lain-lain; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
35 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga
Satuan Pemerintah Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016
Ketentuan Umum; SSH, SBU, ASB, dan HSPK; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Pergub Kaltim No. 16 Tahun 2023; Pergub Kaltim No. 20 Tahun 2023; Perda Kab. Kukar No. 4 Tahun 2021
Ketentuan Umum; RKPD; Pelaksanaan; Perubahan RKPD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
