Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat: a. Bupati Kutai Barat; b. Wakil Bupati Kutai Barat; c. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV; d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); f. Pejabat Fungsional Auditor; g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah; h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; j. Kepala Sekolah; k. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Rutin, BOS dan BPPD; l. Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha MIlik Daerah, Badan Pelayanan Umum Daerah dan Perusahan Dearah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

22 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

22 Juni 2017

Tanggal Berlaku

22 Juni 2017

Sumber

BD.2017/NO.20:7 HLM

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 227 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 20 Tahun 2017 ttg LHKPN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

LHKPN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/NO.20:7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

ABSTRAK:

Setiap Penyelenggaraan Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 1999 dan untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk melaporkan kekayaannya.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.46 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat: a. Bupati Kutai Barat; b. Wakil Bupati Kutai Barat; c. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV; d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); f. Pejabat Fungsional Auditor; g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah; h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; j. Kepala Sekolah; k. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Rutin, BOS dan BPPD; l. Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha MIlik Daerah, Badan Pelayanan Umum Daerah dan Perusahan Dearah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
7 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT