Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakPenyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat: a. Bupati Kutai Barat; b. Wakil Bupati Kutai Barat; c. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV; d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); f. Pejabat Fungsional Auditor; g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah; h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; j. Kepala Sekolah; k. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Rutin, BOS dan BPPD; l. Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha MIlik Daerah, Badan Pelayanan Umum Daerah dan Perusahan Dearah.
METADATA PERATURAN
UJI MATERI
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
-
Perbup Kab. Kutai Barat No. 7 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan