Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2017

Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini terdiri atas: a. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Bupati b. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Wakil Bupati c. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Sekretaris Daerah d. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah e. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Perangkat Daerah f. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Barat g. Tugas, Wewenang Dan Mekanisme Hubungan Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat h. Mekanisme Hubungan Kerja Instansi Vertikal

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

22 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

22 Juni 2017

Tanggal Berlaku

22 Juni 2017

Sumber

BD.2017/NO.21: 19 HLM

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 351 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 21 Tahun 2017 ttg Mekanisme Hubungan Kerja.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perbup Kab. Kutai Barat No. 11 Tahun 2024 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

mekanisme - kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/NO.21: 19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:	untuk penertiban pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan perubahan struktur serta nomenklatur Perangkat Daerah, perlu adanya suatu mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016. Peraturan ini terdiri atas: a. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Bupati b. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Wakil Bupati c. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Sekretaris Daerah d. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Asisten Sekretaris Daerah e. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Perangkat Daerah f. Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Mekanisme Hubungan Kerja Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Barat g. Tugas, Wewenang Dan Mekanisme Hubungan Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat h. Mekanisme Hubungan Kerja Instansi Vertikal
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Mekanisme Administarsi dan Koordinasi Serta Mekanisme Hubungan Kerja dan Penetapan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 19 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2017

Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT