Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Download :
PERDA No 5 TAHUN 2014 (ACC).pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan pelayanan yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil; bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan;
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang– Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan, yang berisis: 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Hukum Dan Kepemilikan; 3. Tempat dan Kedudukan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Modal; 6. Organisasi; 7. RUPS; 8. Dewan Pengawas; 9. Direksi; 10. Pegawai; 11. Perencanaan dan Pelaporan; 12. Penetapan dan Penggunaan Laba; 13. Kerja Sama; 14. Pembinaan Dan Pengawasan; 15. Penggabungan Usaha; 16. Pembubaran; 17. Ketentuan Lain-Lain; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2014.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 halaman

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2013
Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Perda Kolaka Utara No.10 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL DAERAH - BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2013/No. 10 , LL 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Prinnsip Penyertaan Modal; 4. Bentuk Penyertaan Modal Daerah; 5. Besaran Penyertaan Modal Daerah; 6. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pemeriksaan; 9. Hasil Usaha; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2013.

Kabupaten Tangerang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2014
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PERDA-14-2014-BPR.pdf

Abstrak

penambahan-penyertaan-modal-pada-bpr

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, LD.2014/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 7 Tahun 1992; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006.
1.Ketentuan Umum; 2.Penambahan Penyertaan Modal; 3.Kewajiban,Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan; 4.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Provinsi Papua

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PERDA NOMOR 19 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-PERDA-BPD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2013/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua

ABSTRAK:

Bahwa guna meningkatkan ruang gerak operasional dan menyesuaikan dengan perubahan nama daerah maka telah dilakukan perubahan bentuk hukum dan nama bank yang semula bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Papua dan dasar Bank Pembangunan Daerah Papua adalah Perda Provinsi Papua Tahun 2002 namun sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat sebagian wilayah kabupaten/kota sudah berada pada wilayah Provinsi Papua Barat. Penyertaan modal Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat ke dalam saham PT Bank Papua secara yuridis belum diakomodir sehingga diperlukan penegasan melalui pengaturannya dalam peraturan daerah Provinsi Papua.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004; UU No. 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dnegan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 70 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 38 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Provinsi Papua No. 2 Tahun 2002.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Perda Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua, terdapat delapan pasal diubah dari ketentuan sebelumnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002
Penjelasan: 2 hlm.

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 Tahun 2013
Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
POJK 3 - 2013.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 Tahun 2013
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan

Asuransi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Download :
POJK 4-2013 PKK IKNB.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 Tahun 2014
Kewajiban Penyediaan Modal Minimun Bank Umum Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
POJK 21. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014
Bank Perkreditan Rakyat

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

Download :
POJK 20. Bank Perkeditan Rakyat (1).pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tahun 2014
Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 63/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Download :
pojk 11-2014.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 Tahun 2014
Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pojk 10-2014.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tahun 2014
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pojk 8-2014.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tahun 2014
Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan OJK No. 36/POJK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Download :
POJK 4. Tata Cara Penagihan sanksi admnistrasi.pdf

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Asuransi Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2014
Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mencabut :

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/LPLS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan
Peraturan LPS No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan

Mengubah :

Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan

Download :
Salinan PLPS_2 th 2014 Perubahan PLPS Penjamiman 2010.pdf

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/LPLS/2011 Tentang Likuidasi Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mengubah :

Download :
PLPS 1 Tahun 2012 Amandemen PLPS 1 2011 Likuidasi Bank.pdf

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011
Likuidasi Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
PLPS No 1 Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank.pdf

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2011
Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PLPS Nomor 2-2011.pdf

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/LPLS/2006 Tentang Penyelesain Bank Gagal Yang TidaK Berdampak Sistemik

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PLPS Nomor 3-2011.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 Tahun 2014
Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 21/1/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing

Mengubah :

Peraturan BI No. 15/6/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 13/7/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 10/20/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
Peraturan BI No. 7/1/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Download :
Peraturan BI No. 16-7-PBI 2014.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Mengubah :

Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Download :
Peraturan BI No. 16-8-PBI 2014.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 Tahun 2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

Mengubah :

Peraturan BI No. 14/10/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank
Peraturan BI No. 7/14/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Download :
Peraturan BI No. 16-9-PBI 2014.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 Tahun 2014
Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 17/23/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Mencabut :

Peraturan BI No. 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri
Peraturan BI No. 13/22/PBI/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Download :
Peraturan BI No. 16-10-PBI 2014.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tahun 2014
Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 16-11-PBI 2014.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 Tahun 2014
Operasi Moneter Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 20/5/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Operasi Moneter

Mencabut :

Peraturan BI No. 13/24/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah
Peraturan BI No. 12/18/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
Peraturan BI No. 12/17/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah
Peraturan BI No. 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah
Peraturan BI No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Download :
Peraturan BI No. 16-12-PBI 2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.051 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2014.

Hasil Pencarian Menemukan 1.051 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 1.051 peraturan (dalam 0,003 detik)