Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 542 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perbankan Perekonomian

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SISTEM KEUANGAN - PENCEGAHAN - PENANGANAN

2016

Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2016/NO.70, TLN NO.5872, LL SETNEG : 34 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Stabilitas sistem keuangan yang kokoh dilakukan guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: (a) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; (b) penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan (c) penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
Undang-undang ini mencabut: Pasal 37A UU No 10 Tahun 1998; Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU No 21 Tahun 2011
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tetap sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
Lamp. 25 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 534 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016
Tabungan Perumahan Rakyat

Perbankan

Download :
UU Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

TABUNGAN-PERUMAHAN-RAKYAT

2016

Undang-undang (UU) NO. 4, LN.2016/NO.55, TLN NO.5863, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat

ABSTRAK:

bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat; bahwa dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara perlu menyelenggarakan sistem tabungan perumahan,bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluru,bahwa perlu membentuk Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H, dan Pasal 34 ayat (21 dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O11 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2016.
32 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 547 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013
Lembaga Keuangan Mikro

Perbankan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 112 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011
Mata Uang

Perbankan Perekonomian

Download :
UU 7 Tahun 2011.pdf

Abstrak

2011

Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2011/No. 64, TLN No. 5223, LL SETNEG: 22 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mata Uang

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat

Diakses 133 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011
Transfer Dana

Perbankan

Download :
UU 3 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 91 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008
Perbankan Syariah

Perbankan

Download :
UU Nomor 21 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 431 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Perbankan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 295 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999
Bank Indonesia

Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mencabut :

UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1931 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perbankan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1998.pdf

Abstrak

PERBANKAN

1998

Undang-undang (UU) NO. 10, LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

ABSTRAK:

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Dengan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; dan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Dalam UU ini diatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 1992. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12Pasl 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 55. Terdapat pasal yang dihapus yaitu Pasal 17 dan Pasal 32.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1998.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 64/PUU-X/2012.
Penjelasan : 31 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 1213 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992
Perbankan

Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Mencabut :

UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
UU No. 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 192 kali

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang

Perbankan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1971.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 119 kali

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1968
Bank Ekspor Impor Indonesia

Perbankan

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 85 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1968
Bank Rakyat Indonesia

Perbankan

Download :
UU Nomor 21 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 219 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1968
Bank Tabungan Negara

Perbankan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 136 kali

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1968
Bank Bumi Daya

Perbankan

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 125 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1968
Bank Dagang Negara

Perbankan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 18 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 163 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1968
Bank Negara Indonesia 1946

Perbankan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 506 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968
Bank Sentral

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mencabut :

UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1032 kali

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perbankan

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 194 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1964
Larangan Penarikan Cek Kosong

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 347 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004.