Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012
Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah

Perbankan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

Kabupaten Magetan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015
Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan

Perbankan

Download :
No.1 tentang Perseroan Terbatas BPRS.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan

Perbankan

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Download :
PERDA No 5 TAHUN 2014 (ACC).pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan pelayanan yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil; bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan;
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang– Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan, yang berisis: 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Hukum Dan Kepemilikan; 3. Tempat dan Kedudukan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Modal; 6. Organisasi; 7. RUPS; 8. Dewan Pengawas; 9. Direksi; 10. Pegawai; 11. Perencanaan dan Pelaporan; 12. Penetapan dan Penggunaan Laba; 13. Kerja Sama; 14. Pembinaan Dan Pengawasan; 15. Penggabungan Usaha; 16. Pembubaran; 17. Ketentuan Lain-Lain; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2014.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 halaman

Kota Bukit Tinggi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2013
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan

Download :
PERDA 17 Tahun 2013.doc

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2018
Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon

BUMD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2017
Perubahan Nomenklatur Program Penunjang Dakabalarea Menjadi Program Kredit Dana Bergulir

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan

Download :
2017_43_bd_perbup_program_kredit_dana_bergulir.pdf

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Penyaluran, Pengelolaan dan Pengembalian Program Kredit Dana Bergulir

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan Perekonomian

Download :
2017_47_bd_perbup_juknis_program_kredit_dana_bergulir.pdf

Abstrak

Kota Kotamobagu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 6 Tahun 2018
Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan

Abstrak

SISTEM-PEMBAYARAN-NONTUNAI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

- Dalam rangka pelaksanaan pembayaran belanja Daerah Kota Kotamobagu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aman dalam pengelolaannya, maka dilakukan sistem pembayaran Non Tunai; - Guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja daerah dengan sistem Non Tunai perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur sistem pembayaran Non Tunai dalam APBD Kota Kotamobagu.
- UU Nomor 17 Tahun 2003; - UU Nomor 1 Tahun 2004; - UU Nomor 15 Tahun 2004; - UU Nomor 33 Tahun 2004; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP Nomor 24 Tahun 2005; - PP Nomor 55 Tahun 2005; - PP Nomor 56 Tahun 2005; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - PP Nomor 65 Tahun 2005; - PP Nomor 79 Tahun 2005; - PP Nomor 8 Tahun 2006; - PP Nomor 39 Tahun 2007; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; - Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; - Perda Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016; - SE Mendagri Nomor 90/1867/SJ.
- Ruang lingkup pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai untuk belanja APBD dalam Perwali ini antara lain: Asas dan Tujuan, Jenis Pembayaran, Mekanisme Pembayaran, dan Pengecualiannya, Pembinaan, Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
13 Pasal (9 halaman)

Kota Depok

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

BUMD Penanaman Modal dan Investasi Perbankan

Abstrak

Kabupaten Simeuleu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2015
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH TA 2016

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan

Download :
QANUN 2015 NO 15.pdf

Abstrak

Penambahan-penyertaan-modal-pada-bank-aceh

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, BD.2015/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH TA 2016

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Perseroan Terbatas Bank Aceh cabang Sinabang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Perseroan Terbatas Bank Aceh Cabang Sinabang Nomor 900/005/2013, dan Nomor549.a/SNB.01/VII/2013 tentang Penyimpanan Uang Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Tahun Anggaran 2016.
UUD Tahun 1945; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Simeulue No. 2 Tahun 2015;.
Qanun ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penganggaran; Bentuk; Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh; Pencairan Dana Penyertaan Modal; Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Penyertaan Modal; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2015.
7 halaman

Kabupaten Toraja utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2014
PENETAPAN NOMOR REKENING TABUNGAN DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG PEMBANTU RANTEPAO

Perbankan

Download :
Perbup Nomor 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Toraja utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2014
PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG PEMBANTU RANTEPAO

Perbankan

Download :
Perbup Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Toraja utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2012
PENETAPAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERJMAAN DAN REKENING PENGELUARAN UANG PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO

Perbankan

Download :
Perbup Nomor 43 Tahun 2012.pdf

Abstrak

PENETAPAN-NOMOR-REKENING-KAS-UMUM-DAERAH-REKENING-PENERIMAAN-DAN-REKENING-PENGELUARAN-UANG-PEMERINTAH-KABUPATEN-TORAJA-UTARA-PADA-BANK-SULSELBAR-CABANG-RANTEPAO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2013/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERJMAAN DAN REKENING PENGELUARAN UANG PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK SULSELBAR CABANG RANTEPAO

ABSTRAK:

Sehubungan dengan adanya Peningkatan Status PT. Bank Sulselbar Cabang Rantepao dan untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya di bidang penerimaan dan pengeluaran uang pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dipandang perlu untuk menetapkan kembali nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Uang pada Bank Sulselbar Cabang Rantepao dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintalan (SAP) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuaagan Daerah 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangal dan Kinerja Instansi Pemerintah 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-165 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Toraja Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nornor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 22. Perafitran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur tentang Penetapan Nomor rekening kas umum daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran uang pemerintah kabupaten toraja utara pada Bank SULSELBAR Cabang Rantepao

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
6 halaman

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 168 Tahun 1954
Jaminan Pembayaran Bunga dan Pelunasan Oleh Pemerintah Republik Indonesia

Perbankan

Download :
Keppres No.168 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1971
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit

Asuransi Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Download :
PP NO 1 TH 1971.pdf

Abstrak

Kabupaten Lamandau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2017
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Lamandau No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 02 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

Abstrak

perusahaan daerah bank perkreditan rakyat sampuraga cemerlang

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2017/156

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

ABSTRAK:

bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Pemerintahan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN; BAB III TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV PENGELOLAAN; BAB V PERMODALAN; BAB VI ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRESITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG; BAB VII KEWENANGAN BUPATI; BAB VIII DEWAN PENGAWASAN; BAB IX DIREKSI; BAB X PEGAWAI; BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN; BAB XII TAHUN BUKU, PENGGUNAAN LABA DAN PENGGUNAAN CABANGAN; BAB XIII PEMBINAAN; BAB XIV KERJASAMA; BAB XV PEMBUBARAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
32 Halaman

Kota Cimahi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank BJB

BUMD Penanaman Modal dan Investasi Perbankan

Status Peraturan :

Mengubah :

PERDA Kota Cimahi No. 2 Tahun 2016 tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK BJB

Download :
PERDA 8 2019.pdf

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2014
Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan

Perbankan

Status Peraturan :

Mencabut :

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016
Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan LPS No. 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan

Mencabut :

Download :
PLPS No.1_Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999
Bank Indonesia

Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mencabut :

UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perbankan Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonian Nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SISTEM KEUANGAN - PENCEGAHAN - PENANGANAN

2016

Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2016/NO.70, TLN NO.5872, LL SETNEG : 34 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Stabilitas sistem keuangan yang kokoh dilakukan guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: (a) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; (b) penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan (c) penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
Undang-undang ini mencabut: Pasal 37A UU No 10 Tahun 1998; Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU No 21 Tahun 2011
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tetap sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
Lamp. 25 hlm.

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.03/2018 Tahun 2018
Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Download :
pojk 19-2018.pdf

Abstrak

Kota Bengkulu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2017
Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu

Perbankan

Download :
PERDA NO. 09 TAHUN 2017 TTG PENDIRIAN BPRS.pdf

Abstrak

PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BENGKULU

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu

ABSTRAK:

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dipandang perlu mendirikan badan usaha di bidang perbankan. Untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu menetapkanPeraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, UU NO. 21 Tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimuat tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan fungsi, tempat dan kedudukan, modal dan saham, kegiatan usaha, organisasi, pembubaran,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.
Peraturan ini terdiri atas 7 hlm.

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan

Download :
PERWALI NO 41 TH 2017 TTG PERAT. PELAKS. PERDA NO 5 TH 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Mamuju

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2018
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

BUMD Perbankan

Download :
Perda Penyertaan Modal BPD 2018.doc

Abstrak

modal-penyertaan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/No 88

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

ABSTRAK:

melaksanakan penambahan penyertaan modal sebagaimana diatur anggaran belanja pembiayaan APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005
dalam Perda ini diatur mengenai penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang untuk investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
9 hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 530 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 1971.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.

Hasil Pencarian Menemukan 530 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 530 peraturan (dalam 0,003 detik)