Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 367 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Kabupaten Kapuas
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 192 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 193 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Pinggir Jalan
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang

Download file:

Perda Nomor 1 Tahun 2024.pdf

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/No.1, TLD No.86

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting demi mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah serta memajukan kesejahteraan umum secara merata dan adil berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
1.Ketentuan Umum; 2.Pajak Derah; 3.Retribusi Daerah; 4.Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; 5.Pengaturan Pajak dan Retribusi Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi; 6.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; 7.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; 8.Ketentuan Penyidikan; 9.Ketentuan Pidana; 10.Ketentuan Peralihan; 11.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Mencabut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Kabupaten Kapuas; b. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; c. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil; e. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; f. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet; i. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; j. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; k. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; l. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; m. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; n. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; q. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 192 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; r. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 193 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; s. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 11); t. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pada Perda Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; u. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek; v. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha; w. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Pinggir Jalan; x. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; y. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; z. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; aa. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar; bb. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan cc. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang.
121

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA NO. 8 Tahun 2022 PELAYANAN PUBLIK.pdf

Pelayanan publik

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2022/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan pemberdayaan bagi setiap masyarakat berupa pelayanan administrasi, pelayanan barang maupun pelayanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya aparatur sebagai aset utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik SALINAN -2- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2022
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA NO. 5 Tahun 2022 BA...ASYARAKAT MISKIN.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Nomor 72, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAB VII PELAPORAN BAB VIII LARANGAN BAB IX PENGAWASAN BAB X PANITIA PENGAWAS DAERAH BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2022
33

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Kapuas No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Download file:

PERDA NO. 4 THN 2022 PENC...GAN DESA SALINAN.pdf

Keuangan desa

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DES
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2022
4

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO. 3 THN 2022 PERT...AN APBD T.A 2021.pdf

APBD

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan penjelasan sesuai urut penyajian pada Laporan Keuangan; (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2022
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Kapuas No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Download file:

PERDA No. 2 Tahun 2022 PE...RPJMD 2018-2023 .pdf

RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
PASAL 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 53), diubah sebagai berikut: 1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2019
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2022
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Kapuas No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Download file:

PERDA NO. 1 THN 2022 PERU...AT DAERAH KAPUAS.pdf

STRUKTUR ORGANISASI

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); -3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
Ketentuan Pasal 2 diubah Ketentuan Pasal 8 diubah Pasal 12 dihapus. Ketentuan Pasal 17 diubah, Di antara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B Pasal 18 dihapus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Daerah nomor 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda Kapuas No. 5 Tahun ...gulangan Bencana.pdf

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Asas, Prinsip dan Tujuan; 2. Tanggungjawab dan Wewenang; 3. Kelembagaan; 4. Data dan informasi Kebencanaan; 5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam dan Bencana Sosial; 7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 8. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 9. Pengawasan dan Pertanggungjawaban; 10. Penyelesaian Sengketa; dan 11. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
52

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Download file:

Perda Kapuas No. 4 Tahun ...garaan Kearsipan.pdf

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

bahwa kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peralihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film atau Media Lainnya dan Legalisasi; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
1. Penyelenggaraan Kearsipan; 2. Pengelolaan Arsip Dinamis; 3. Pengelolaan Arsip Statis; 4. Autentikasi; 5. SIKD dan JIKD; 6. Pengawasan dan Evaluasi; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Larangan; dan 9. Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
31

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perpustakaan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Perda Kapuas No. 3 Tahun ...aan Perpustakaan.pdf

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

ABSTRAK:

bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas, dan berakhlak mulia;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Tengah;
1. Penyelenggaraan Perpustakaan; 2. Standar Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan; 3. Organisasi Profesi; 4. Akreditasi dan Sertifikasi Perpustakaan; 5. Pendanaan; 6. Kerjasama dan Kemitraan; 7. Naskah Kuno; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Keadaan Darurat; dan 11. Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
23

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT