Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAB VII PELAPORAN BAB VIII LARANGAN BAB IX PENGAWASAN BAB X PANITIA PENGAWAS DAERAH BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

03 Oktober 2022

Tanggal Pengundangan

03 Oktober 2022

Tanggal Berlaku

03 Oktober 2022

Sumber

LD.2022/5

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 193 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 5 Tahun 2022 BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Nomor 72, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAB VII PELAPORAN BAB VIII LARANGAN BAB IX PENGAWASAN BAB X PANITIA PENGAWAS DAERAH BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 5 TAHUN 2022
33

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT