Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2015
GELAR DAERAH

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perda_4_2015.pdf

Abstrak

GELAR DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang GELAR DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti masyarakat kepada Daerah Kabupaten Sambas
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 9 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis dan Bentuk, Syarat Meperoleh Gelar Daerah, Tata Cara Pengajuan, Penetapan dan Tatacara Penyerahan, Tatacara Pemakaian, Hak dan Kewajiban, Pencabutan, Tim Pertimbangan Pemberian Gelar Daerah, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
Perda ini memiliki 6 halaman penjelasan

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda_14_2015.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK:

Bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 7 Tahun 2010; Permendagri No. 2 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 pada pasal 1, pasal 9, dan pasal 39

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
Perda ini memiliki 4 halaman penjelasan

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2017
Pengelolaan Pasar Desa

Desa Perekonomian

Download :
PERDA-NO-1-TAHUN-2017-TTG-PENGELOLAAN PASAR DESA.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN PASAR DESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD No.1, LL KAB. SAMBAS: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pasar Desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa perlu dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Permendagri No 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
UUD 1945 Pasal 16 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No 42 Tahun 2007; Permendagri No.133 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015, Pemrndagri No. 1 Tahun 2016; dan Permendagri No. 44 Tahun 2016
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa, Pasar, Pasar Desa, Pasar Antar Desa, Pasar Tradisional, Retribusi Pasar Desa, Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa; Maksud dan Tujuan; Pembentukan; Pembangunan dan Pengembangan; Pengelolaan; Fasilitas dan Sarana Pendukung; Keuangan; Pertanggungjawaban; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
- Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa pasar desa yang dikelola oleh masyarakat, BUMDesa, Badan Usaha Swasta atau pihak lain sebelum berlakuknya Perda ini wajib menyesuaikan ketentuan dengan Perda ini paling lambat 2 tahun sejak berlakuknya Perda ini, Pasar Desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan Desa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda ini paling lambat 2 tahun sejak berlakuknya Perda ini, Pasar Desa yang telah selesai dibangun yang sumber dananya berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan kepada Pemdes paling lambat 2 tahun sejak berlakuknya Perda ini, wajib diserahkan kepada Pemdes dikecualikan yang telah ada perjanjian sebelumnya
14

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2017
Penanggulangan Kemiskinan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA-NO-2-TAHUN-2017-TTG-PENANGGULANGAN KEMISKINAN.pdf

Abstrak

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2, TLD No.2, LL KAB. SAMBAS: 17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

Bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2002, UU No.40 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2005, UU No.12 Tahun 2005, UU No.11 Tahun 2009, UU No.52 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.13 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.39 Tahun 2012, PP No. 43 Tahun 2014, PP No.15 Tahun 2010, Permendagri No.42 Tahun 2010
Ketentuan Umum, Asas Tujuan Sasaran dan Ruang Lingkup, Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab, Kelembagaan, Kriteria Pendataan dan Pendaftaran, Kebijakan Strategi dan Program, Koordinasi dan Penanggulangan Kemiskinan, Peran Serta Masyarakat, Pengaduan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
12 halaman, 5 halaman lampiran

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2017
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita

Kesehatan

Download :
PERDA-NO-3-TAHUN-2017-TTG-KESEHATAN IBU, BAYI.pdf

Abstrak

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3, TLD No.3, LL KAB. SAMBAS: 21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita

ABSTRAK:

Bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No. 36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.33 Tahun 2012, PP No.61 Tahun 2014, PP No.72 Tahun 2012, Permenkes No.25 Tahun 2014, Permenkes No.97 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Asas Tujuan dan Ruang lingkup, Hak dan Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pelayanan Kesehatan Ibu, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Anak Balita, Sumber Daya Kibbla, Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Pengaduan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
16 halaman, 5 halaman lampiran

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2016
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4, TLD No.4, LL KAB. SAMBAS: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No 80 Tahun 2015; dan Perda Kab Sambas No. 1 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Otonom, Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Tugas Pembantuan, Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis, dan Kecamatan; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
19

Kabupaten Sambas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NO-5-TAHUN-2015-TTG-RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NONOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5, TLD No.5, LL KAB. SAMBAS: 4 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.34/2693/SJ tanggal 12 Juli 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 27 Tahun 2009; dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 11 Tahun 2011
Ketentuan Pasal 18 diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
4

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 56 Tahun 2016
Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sambas tahun Anggaran 2017

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP-NO-56-TAHUN-2016-TTG-PEDOMAN PERJALANAN DINAS TA 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TA 2017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/NO.56, TBD No.56, LL KAB. SAMBAS: 19 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sambas tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No.11 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Keputusan Menteri Keuangan No.113/KMK.05/2012, Keputusan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016, dan Perda Kab Sambas No.4 Tahun 2008
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Skretariat Daerah, SKPD, Kepala SKPD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, Pejabat yang Berwenang, Pengawas Pemerintah, Auditor, Ajudan, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Pejabat, Lumpsum, Biaya Nyata dan Ibukota Kecamatan; Ketentuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Dalam Penandatanganan SPT dan SPPD; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
19

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2017
Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perbup_2_2017 ttg Pelimpahan Wewenang Bupati.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN WEWENANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/NO.2, TBD No.2, LL KAB. SAMBAS: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas

ABSTRAK:

Bahwa untuk merealisasikan peranan dan tugas Wakil Bupati Sambas seupaya lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menegaskan kembali wewenang Wakil Bupati Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 2003, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelimpahan Sebagian Wewenang; Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 5 halaman penjelasan;

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2017
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup_3_2017 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa rz.pdf

Abstrak

DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2017/NO.3, TBD No.3, LL KAB. SAMBAS: 111 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan desa yang baik berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu pengaturan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.1 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; APBDesa; Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa; Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015, Perbup No.48 Tahun 2015, Perbup No.13 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
31 halaman dan 80 halaman penjelasan

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2017
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas

Pengadaan Barang/Jasa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sambas No. 15 Tahun 2019 tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Download :
Perbup_4_2017 ttg Pembentukan ULP Sambas.pdf

Abstrak

PENGADAAN BARANG/JASA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/NO.4, TBD No.4, LL KAB. SAMBAS: 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan pengadaan perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.99 Tahun 2014, Perda No.9 Tahun 2016, Perbup No.30 Tahun 2016, Perbup No.31 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Organisasi; Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Pembiayaan; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014, Perbup No.14 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
memiliki 9 halaman dan 3 halaman penjelasan

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

SOP

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2017/NO.5, TBD No.5, LL KAB. SAMBAS: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak kekerasan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur mekanisme Penanganan Korban perdagangan orang dan tindak kekerasan di kabupaten Sambas perlu disesuaikan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Standar Operasional Prosedur; Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 8 halaman penjelasan

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2017
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Sambas Dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sambas No. 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 - 2020

Abstrak

HUKUM PIDANA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.6, TBD No.6, LL KAB. SAMBAS: 36 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Sambas Dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan orang, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017-2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979, UU No.8 Tahun 1981, UU No.7 Tahun 1984, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2015, Perda no.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Gugus Tugas; Kedudukan dan Tugas gugus Tugas; Susunan Organisasi; Rencana Aksi Daerah; Evaluasi; Anggaran; Ketentuan Peralihan; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 15 halaman dan 21 halaman penjelasan

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Sambas tahun 2017

Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup_7_2017 ttg Juknis Program Subsidi Beras Sejahtera.pdf

Abstrak

SUBSIDI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/NO.7, TBD No.7, LL KAB. SAMBAS: 22 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Sambas tahun 2017

ABSTRAK:

Bahwa kebijakan program subsidi beras sejahtera yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan, disamping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1988, PP No.17 Tahun 2015, Perpres No.54 Tahun 2005, Permendagri No.56 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Petunjuk Teknis; Ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 18 halaman penjelasan;

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/NO.9, TBD No.9, LL KAB. SAMBAS: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa tarif pelayanan pusat kesehatan masyarakat Badan layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2016;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.40 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, Permenkes No.75 Tahun 2014, Permenkes No.52 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman penjelasan;

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2017
Standar Biaya Khusus Pembinaan Dan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Sambas

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

STANDAR BIAYA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10, TBD No.10, LL KAB. SAMBAS: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan Dan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, pemerintah Kabupaten Sambas perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; kriteria dan ruang lingkup kegiatan pengawasan; pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pemeriksaan; Standar Biaya Khusus; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 2 halaman penjelasan

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup_11_2017 ttg Rencana Kerja Pemkab Sambas 2018 rz.pdf

Abstrak

RENCANA KERJA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11, TBD No.11, LL KAB. SAMBAS: 72 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, Perda No.14 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 dalam 7 pasal;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 67 halaman lampiran

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2017
Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sambas

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perbup_12_2017 ttg Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian.pdf

Abstrak

KEPEGAWAIAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12, TBD No.12, LL KAB. SAMBAS: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas, mekanisme dan wewenang penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 2003, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Wewenang, mekanisme dan Waktu Penunjukan Pelaksana Tugas; Wewenang, Mekanisme dan Waktu Penunjukan Pelaksana Harian; Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Dalam Aspek Kepegawaian, Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Luar Aspek Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 4 halaman lampiran

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2017
Tambahan Penghasilan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup_13_2017 ttg Tambahan Penghasilan Khusus.pdf

Abstrak

PENGHASILAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.13, TBD No.13, LL KAB. SAMBAS: 14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa tambahan penghasilan khusus diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja yang melebihi beban kerja dan kondisi kerja normal sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan khusus;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.60 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Tambahan Penghasilan Khusus; Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Khusus; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 5 halaman lampiran

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup_14_2017 ttg Perubahan Pedoman Perjalanan Dinas.pdf

Abstrak

PERJALANAN DINAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14,LL KAB. SAMBAS: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa pedoman perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil serta pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2016;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU no.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 6, pasal 9, pasal 16 Peraturan Bupati No.56 Tahun 2016;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2017
Pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PERIZINAN - PERTANIAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15, TBD No.15, LL KAB. SAMBAS: 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka kelancaran pemberian surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B) dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatangan pemberian STD-B kepada kepala dinas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960, UU No.12 Tahun 1992, UU No.8 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Perbup No.19 Tahun 2014, Perbup No.51 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; kewenangan STD-B; Tata Laksana Penyelenggara Pelayanan STD-B; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Tanda daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 3 halaman lampiran

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017

APBD

Download :
Perbup_16_2017 ttg Perubahan Penjabaran APBD Sambas TA 2017 rz.pdf

Abstrak

APBD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16, TBD No.16, LL KAB. SAMBAS: 94 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomro 905/501/SJ tentang Ptunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, dan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88/BPKAD/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.9 Tahun 2016, Perbup No.30 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 1 dan Lampiran 1, II dan III Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2016;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 87 halaman lampiran;

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2017
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup_17_2017 ttg Pembentukan Dan Susunan RSUD.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17, TBD No.17, LL KAB. SAMBAS: 14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peratura Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.72 Tahun 2012, Perbup No.4 Tahun 2016, Perbup No.37 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Pencabutan Perbup No.59 Tahun 2008 dan Perbup No.60 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini memiliki 13 halaman dan 1 halaman lampiran;

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2017
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Sambas

Kesehatan Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perbup_18_2017 ttg Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan.pdf

Abstrak

KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/NO.18, LL KAB. SAMBAS: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang target pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.79 Tahun 2007, Permenkes No.43 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2017, Perbup No.37 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, Nilai dan Batas Waktu Pencapaian;p Pengorganisasian; Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan; Pengawasan dan evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Pencabutan Perbup No.29 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2017
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup_19_2017 ttg Pembentukan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/NO.19, TBD No.19, LL KAB. SAMBAS: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sambas dan pasal 22 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan cabang dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2008, pp No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendiknas No.39 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.39 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Hak; Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Pencabutan Perbup No.65 Tahun 2009
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman dan 1halaman lampiran;

Hasil Pencarian
Menemukan 249 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian Menemukan 249 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 249 peraturan (dalam 0,002 detik)